Mataram (Inside Lombok) – Kasus perundungan di lingkungan sekolah kembali menjadi sorotan. Komisi X DPR RI meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memperkuat kurikulum pendidikan karakter dengan menambahkan materi khusus tentang adab dan sopan santun sebagai upaya pencegahan.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI,. Lalu Hardian Irfani, mengatakan bahwa aturan mengenai larangan perundungan sebenarnya telah diatur dalam regulasi sebelumnya. Namun, kasus perundungan masih terus terjadi di berbagai daerah.
“Kalau aturan yang ada belum berjalan maksimal, maka perlu dikaji ulang. Kami minta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah meninjau kembali Permendikbudristek yang ada. Jika sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini, silakan keluarkan aturan baru,” tegasnya, Jumat (24/10/2025).
Hardian menilai tingginya angka perundungan di sekolah merupakan persoalan serius yang membutuhkan perhatian bersama, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. “Pemerintah daerah sebagai pembina pendidikan juga harus ikut memperhatikan, termasuk DPRD kabupaten/kota melalui komisi yang membidangi pendidikan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya sinergi antara guru, orang tua, dan masyarakat dalam mencegah kekerasan di lingkungan pendidikan. Menurutnya, pengawasan terhadap anak tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada pihak sekolah.
“Di sekolah itu tanggung jawab guru, tapi ketika di luar sekolah menjadi tanggung jawab orang tua. Kami minta orang tua jangan hanya menyerahkan pendidikan sepenuhnya kepada guru, karena pendidikan yang sesungguhnya justru dimulai dari keluarga,” jelasnya.
Politisi asal NTB itu menambahkan bahwa kasus perundungan sebenarnya bukan hal baru, namun kini semakin sering terungkap karena cepatnya penyebaran informasi di media sosial. “Dari dulu kasus seperti ini sudah ada, hanya saja sekarang lebih mudah viral sehingga banyak orang yang tahu. Ini fenomena gunung es dan kita harus antisipasi bersama,” pungkasnya.
