Mataram (Inside Lombok) – Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Mataram terus memaksimalkan peran Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan Kekerasan Anak di seluruh madrasah. Upaya ini dilakukan sebagai langkah preventif untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan bagi peserta didik.
Kepala Kemenag Kota Mataram, Hamdun, mengatakan bahwa seluruh madrasah di Kota Mataram, mulai dari jenjang Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), hingga Madrasah Aliyah (MA) baik negeri maupun swasta, telah memiliki satgas pencegahan kekerasan anak. “Ini sudah disosialisasikan dan semua madrasah sudah memiliki satgas. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik,” ujar Hamdun, Jumat (24/10/2025).
Ia menjelaskan, anggota satgas terdiri dari unsur pengawas, kepala madrasah, dan tokoh-tokoh pendidikan di masing-masing lembaga. Satgas ini dibentuk untuk memperkuat upaya pencegahan melalui edukasi dan pendampingan bagi siswa.
“Salah satu peran satgas yaitu memberikan edukasi kepada anak-anak tentang cara melindungi diri, berkomunikasi dengan baik, memahami hak-hak mereka, serta mengenali dampak dari kekerasan,” jelasnya.
Melalui pembinaan tersebut, diharapkan siswa memiliki pengetahuan untuk menjaga diri sekaligus keberanian untuk melaporkan jika mengalami atau menyaksikan tindak kekerasan.
Hamdun menyebut, sejauh ini belum ada laporan kasus kekerasan terhadap anak di lingkungan madrasah maupun pondok pesantren di Kota Mataram sepanjang Januari hingga Oktober 2025. “Alhamdulillah tidak ada laporan kasus kekerasan anak di madrasah. Upaya pencegahan yang kita lakukan sejauh ini cukup efektif,” ujarnya.
Ia menambahkan, pada tahun 2024 tercatat hanya satu kasus kekerasan di lingkungan madrasah, itupun berupa kekerasan verbal yang langsung diselesaikan di tingkat sekolah. “Kasusnya sudah selesai, dan semoga tahun ini tidak ada tambahan lagi,” imbuhnya.
Selain memperkuat satgas, Kemenag Kota Mataram juga aktif berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait, seperti Lembaga Perlindungan Anak (LPA), Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DP3A), serta Dinas Kesehatan.
“Kemarin saya minta para pengawas madrasah untuk koordinasi dengan LPA, DP3A, dan Dinas Kesehatan. Tidak hanya soal kekerasan anak, tapi juga pemeriksaan kesehatan siswa, karena masih ada yang belum menjalani pemeriksaan,” pungkasnya.
