Mataram (Inside Lombok) – Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan kesiapan menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028, meski persiapan sarana dan prasarana hingga kini masih terbatas. Kondisi tersebut membuat sebagian cabang olahraga (cabor) direncanakan dipertandingkan di Jakarta yang dinilai memiliki fasilitas lebih memadai.
Plt Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Provinsi NTB, Surya Bahari, mengatakan tidak semua cabor akan dilaksanakan di NTB. Beberapa cabor tertentu akan digelar di Jakarta karena keterbatasan fasilitas di daerah. “Tidak banyak cabor yang akan dipertandingkan di Jakarta. Kalau tidak salah berkuda sama Bolling itu di Jakarta sisanya di laksanakan di daerah,” katanya, Selasa (20/1/2026).
Ia menjelaskan, penentuan lokasi pertandingan akan disesuaikan dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang ada. Menurutnya, hal tersebut tidak menjadi persoalan bagi NTB sebagai tuan rumah. “Tidak menjadi persoalan. Kalau lapangan kita tidak ada ya tidak mungkin kita paksakan,” ujarnya.
Surya menambahkan, waktu persiapan PON 2028 yang tersisa sekitar dua tahun membuat pemerintah daerah masih menunggu arahan dari Presiden RI terkait penyiapan sarana dan prasarana. “Waktu kita tinggal dua tahun apa yang bisa kita persiapkan tergantung arahan presiden kepada Gub,” katanya.
Meski demikian, Pemerintah Provinsi NTB tetap optimistis dapat menyelenggarakan PON 2028 secara maksimal. Untuk mematangkan persiapan, Pemda berencana membentuk tim khusus dan melakukan koordinasi dengan DPRD serta KONI. “Mungkin nanti ada rapat juga dengan DPRD dan KONI dan Pemprov apakah hasilnya nanti apakah akan dibentuk tim atau apa nanti,” ujarnya.
Menjelang PON 2028, kondisi sejumlah fasilitas olahraga mulai mendapat sorotan, salah satunya GOR 17 Desember Turida yang dikeluhkan masyarakat karena kondisi tribun dan banyaknya rumput liar. Surya menyebutkan, persoalan tersebut akan dikoordinasikan dengan pemerintah pusat terkait kepastian pembagian anggaran.
“Makanya ini kita koordinasikan dengan pemerintah pusat. Belum kita mendapatkan kepastian apakah semua anggaran dari pemerintah pusat, daerah apa, pusat apa dan lain sebagainya tetapi ketika itu sudah perintah presiden kepada Gubernur Insya Allah,” pungkasnya.
