27.5 C
Mataram
Senin, 29 Desember 2025
BerandaMataramKetua DPRD NTB akan Evaluasi Kenaikan Tunjangan Perumahan dan Transportasi

Ketua DPRD NTB akan Evaluasi Kenaikan Tunjangan Perumahan dan Transportasi

Mataram (Inside Lombok) – Ketua DPRD Provinsi NTB, Baiq Isvie Rupaeda, mengaku belum melihat kenaikan tunjangan perumahan dan transportasi yang didapatkan. Namun jika terjadi kenaikan maka diklaim akan dievaluasi.

Hal ini menanggapi desakan dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) NTB. Dimana, Fitra NTB meminta agar kenaikan tunjangan perumahan dan transportasi DPRD NTB dibatalkan. Desakan ini karena melihat kondisi ekonomi masyarakat yang sedang sulit. “Nanti dievaluasi ya. Tentu kita bicarakan dengan semua anggota,” ujarnya, Selasa (9/9) siang.

Kenaikan tunjangan tersebut sudah tertuang dalam Pergub nomor 1 tahun 2025 perubahan keempat atas Pergub Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan DPRD NTB.

Dijelaskan, tunjangan untuk perumahan tahun 2024 yaitu sebesar Rp10.140.000.000 naik menjadi Rp12.357.732.000 naik sebesar Rp2.217.732.000. Sedangkan untuk tunjangan transportasi dari Rp9.360.000.000 menjadi Rp17.472.000.000 naik sebesar Rp8.112.000.000.

Dalam Pergub NTB Nomor 1 Tahun 2025 Pasal 9 ayat 2, disebutkan besaran tunjangan perumahan untuk pimpinan dan anggota DPRD NTB. Untuk Wakil Ketua DPRD NTB mendapatkan tunjangan perumahan sebesar Rp17.667.000 atau Rp17,6 juta per bulan. Sedangkan anggota DPRD NTB mendapatkan tunjangan perumahan sebesar Rp15.755.000 atau Rp15,7 juta per bulan.

Besarnya tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah sebesar Rp22.400.000,00 per bulan. Tunjangan transportasi bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD NTB diberikan dalam bentuk uang, terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji. Isvie mengklaim belum melihat kenaikan tunjangan tersebut. “Saya belum lihat,” katanya.

Menurutnya, tunjangan perumahan dan transportasi tersebut memang harus dianggarkan. Pasalnya, anggota DPRD NTB tidak hanya dari Kota Mataram atau daerah dari Pulau Lombok saja melainkan dari 10 kabupaten dan kota di NTB. “Kan Mereka jauh ya, Bima, Dompu, dari seluruh NTB. Saya kira harus menunjang. Saya belum cek,” katanya.

- Advertisement -

Berita Populer