Mataram (Inside Lombok)- Anggota Komisi V DPR RI, Mori Hanafi, menyambut baik arahan Presiden Prabowo Subianto agar bandara di Indonesia melayani penerbangan internasional langsung. Namun, perlu diingat bahwa kebijakan ini harus didukung dengan insentif yang memadai bagi maskapai penerbangan agar tidak berhenti di tengah jalan.
Menurutnya, berkaca dari pengalaman di NTB, hal tersebut menjadi bukti nyata bahwa penerbangan langsung membawa dampak positif yang signifikan. Ia mencontohkan rute langsung Perth–Lombok yang pernah dibuka oleh maskapai Jetstar.
“Saat itu, tingkat keterisian pesawat selalu tinggi, bahkan lebih dari 90 persen. Setiap penerbangan membawa 160 hingga 180 penumpang langsung memadati kawasan wisata Senggigi, termasuk hotel dan UMKM,” ujarnya, Senin (15/7).
Lebih lanjut, wisatawan yang datang rata-rata adalah turis berkualitas yang membawa uang dan menginap, hal ini secara langsung mendorong peningkatan ekonomi masyarakat. Namun, rute tersebut terpaksa dihentikan karena masalah finansial. Jetstar meminta subsidi tahunan sebesar Rp50 miliar kepada Pemda, sebuah angka yang jauh di luar kemampuan fiskal provinsi.
Apalagi jika hanya mengandalkan permintaan presiden, maskapai tetap akan menghitung soal untung rugi. Tanpa adanya subsidi atau insentif lain, mereka bisa saja berhenti dalam tiga sampai enam bulan. “Sekarang pemerintah pusat perlu menyiapkan skema dukungan. Misalnya, diskon landing dan parkir hanya mengurangi beban Rp1–2 juta, itu kecil bagi maskapai. Mereka butuh dukungan lebih signifikan,” tuturnya.
Kendati demikian, menurut Hanafi, ide Presiden Prabowo itu luar biasa, karena dapat membuka peluang besar bagi pariwisata dan ekonomi daerah. Tetapi keberhasilannya bergantung pada kesiapan pemerintah pusat untuk memberikan perlakuan khusus.
“Kalau pemerintah serius, saya yakin rute internasional langsung akan sangat menguntungkan bagi NTB dan destinasi wisata lainnya. Tapi pemerintah harus ikut campur tangan, harus ada treatment khusus,” demikian. (dpi)
