Mataram (Inside Lombok) – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hardian Irfani, meminta Badan Gizi Nasional (BGN) untuk segera mengevaluasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak menjalankan standar operasional prosedur (SOP) sebagaimana ditetapkan. Salah satu persyaratan penting yang wajib dipenuhi SPPG adalah kepemilikan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS).
“SPPG yang tidak melaksanakan SOP sesuai ketentuan BGN harus segera dievaluasi,” tegas Hardian, Senin (24/10).
Ia menekankan pentingnya ketegasan dalam pengawasan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, apabila terdapat dapur atau SPPG yang tetap melanggar meski sudah diberi peringatan, maka langkah tegas berupa penutupan harus diambil demi menjaga keselamatan peserta didik.
“Kalau sudah diberi kesempatan sekali dua kali tapi tetap melanggar, harus ditutup. Karena makanan yang diberikan ini menyangkut gizi dan kesehatan anak-anak,” ujarnya.
Politisi asal NTB itu mengapresiasi kinerja BGN yang telah menjalankan program MBG bagi peserta didik di berbagai daerah. Namun, ia menekankan agar seluruh pihak terkait—baik pemerintah daerah maupun sekolah—bekerja sama memastikan makanan yang disalurkan benar-benar memenuhi standar gizi dan keamanan pangan.
“Program ini bagus. Mari kita sukseskan bersama, antara pemerintah daerah dan pusat harus kolaborasi penuh, walaupun program inti ada di BGN,” kata Hardian yang akrab disapa Miq Ari.
Ia juga mengingatkan agar semua dapur MBG yang beroperasi benar-benar memenuhi syarat sebelum diberikan izin. “Penuhi dulu semua persyaratan, baru diizinkan beroperasi. Jangan sampai ada dapur yang belum laik tapi sudah melayani,” tegasnya.
Hardian menambahkan, keselamatan peserta didik harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program nasional ini. “Jangan sampai ada korban satu pun akibat kelalaian dalam distribusi makanan bergizi gratis. Harus zero accident,” pungkasnya.
