Mataram (Inside Lombok) – Kota Mataram menerima penghargaan sebagai daerah percontohan Kota/Kabupaten Anti Korupsi pada puncak peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) 2025 di Yogyakarta, Selasa (9/12).
Penghargaan tersebut diserahkan oleh Ketua KPK RI Setyo Budiyanto kepada Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana. Penilaian dilakukan oleh Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK RI selama enam bulan dan menghasilkan skor 91,85 atau kategori istimewa.
Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana, melalui rilis resmi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram menyampaikan rasa bangga atas capaian tersebut dan menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat reformasi birokrasi.
“Bersyukur dan bangga bahwa kerja keras seluruh unsur Pemerintah Kota Mataram kembali mendapat pengakuan nasional. Skor 91,85 ini adalah hasil kolaborasi dan komitmen bersama dalam menjaga kepercayaan publik,” ujarnya.
Ia menyatakan bahwa Kota Mataram siap berbagi pengalaman dengan daerah lain sebagai kota percontohan nasional dalam tata kelola pemerintahan yang bersih. Menurutnya, predikat tersebut menegaskan bahwa upaya menjaga integritas merupakan komitmen jangka panjang.
“Integritas adalah proses panjang. Kami akan terus memperbaiki sistem, memperkuat pengawasan, dan memastikan setiap inovasi lahir dari kebutuhan nyata masyarakat,” tambahnya.
Selain Kota Mataram, dua daerah lainnya yang menerima penghargaan sebagai daerah percontohan Kota/Kabupaten Anti Korupsi adalah Kota Blitar dan Kabupaten Minahasa Tenggara. Ketua KPK RI Setyo Budiyanto mengingatkan sejarah peringatan antikorupsi dunia yang lahir pada 2003, ketika 137 negara menyepakati korupsi sebagai extraordinary crime yang membutuhkan gerakan kolektif.
Setyo menjelaskan bahwa tema HAKORDIA 2025, “Satukan Aksi, Basmi Korupsi,” mencerminkan semangat perlawanan bersama. Ia juga mengungkapkan bahwa Indeks Integritas Nasional 2025 berada pada angka 72,32, sehingga masih terdapat kesenjangan dengan daerah-daerah berpredikat istimewa seperti Mataram.
“Kesenjangan ini akan menjadi dasar arah kebijakan KPK ke depan—mengadopsi praktik terbaik daerah unggul seperti Mataram untuk mempercepat perbaikan nasional,” ujarnya.
