Mataram (Inside Lombok) – Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana, meminta masyarakat tidak panik menghadapi kondisi krisis BBM secara global yang terjadi saat ini. Ia menegaskan pemerintah pusat telah melakukan langkah antisipasi agar dampaknya tidak dirasakan secara signifikan oleh masyarakat, Sabtu (28/3/2026).
Mohan mengatakan pemerintah pusat maupun daerah terus berupaya memastikan kondisi global tersebut tidak mengganggu aktivitas masyarakat di Indonesia, khususnya di Kota Mataram. Ia juga mengimbau masyarakat agar tetap mematuhi berbagai imbauan yang telah disampaikan pemerintah. “Tentu tidak perlu khawatir berlebihan dan yang menjadi himbauan pemerintah itu kita harus taati juga,” katanya.
Ia menjelaskan, salah satu langkah yang disarankan kepada masyarakat adalah melakukan efisiensi, termasuk dalam penggunaan bahan bakar. Selain itu, masyarakat diminta membatasi mobilitas yang tidak terlalu penting sebagai bagian dari upaya bersama menghadapi potensi kelangkaan energi.
“Membatasi mobilitas jika tidak terlalu perlu. Karena ini juga bagian kerja kita bersama disamping ikhtiar pemerintah untuk mengatasi kelangkaan energi,” ungkapnya.
Menurutnya, sejumlah negara di Asia sudah mulai merasakan dampak kelangkaan energi, sehingga mempengaruhi kondisi psikologis masyarakat. Namun, ia memastikan kondisi di Kota Mataram masih normal, baik dari sisi ketersediaan BBM maupun harga yang masih stabil.
“Kita lihat pemerintah pusat bekerja keras mengamankan pasokan energy ini sehingga tidak berdampak pada kehidupan masyarakat. Masyarakat tidak perlu panik berlebihan, tapi antisipasi itu perlu,” tegasnya.
Ia juga menyebutkan Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram tengah mengkaji kebijakan penggunaan sepeda sebagai bentuk efisiensi, terutama bagi para pejabat di lingkungan Pemkot. Kebijakan tersebut masih dalam tahap kajian dan akan disosialisasikan terlebih dahulu kepada ASN dan sekolah sebelum diterapkan.
“Apalagi kondisi tidak begitu menguntungkan maka kita harus mengambil kebijakan yang lebih bisa solutif,” katanya.
Mohan menambahkan kebijakan penggunaan sepeda bagi pejabat tidak akan diterapkan dalam waktu dekat karena pemerintah masih melihat perkembangan situasi. “Saya masih liat dulu perkembanganya,” pungkasnya.
