Mataram (Inside Lombok) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram menetapkan kuota haji reguler tahun 2026 sebanyak 854 jemaah. Hingga batas akhir pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) pada 23 Januari 2026, tercatat 813 jemaah telah melunasi, sementara 41 jemaah belum menyelesaikan pembayaran.
Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang, mengatakan jemaah yang belum melunasi BPIH sebagian terkendala faktor kesehatan dan keterbatasan finansial. Pemkot Mataram, kata dia, terus mendorong percepatan penyelesaian administrasi, termasuk pengumpulan paspor.
“Ada yang terkendala kesehatan maupun keterbatasan finansial, namun kita terus dorong agar seluruh dokumen termasuk paspor segera tuntas dikumpulkan,” katanya, Senin (26/1/2026).
Selain jemaah reguler, terdapat 337 jemaah cadangan yang telah melunasi BPIH dan disiapkan untuk mengisi kuota apabila terdapat kursi jemaah reguler yang tidak terisi. Lalu Martawang menyatakan Pemkot Mataram menekankan kualitas pelayanan jemaah sejak keberangkatan hingga kepulangan.
“Pemkot Mataram tidak ingin sekadar memberangkatkan jemaah secara kuantitas, melainkan juga menjamin kualitas pelayanan sejak dari asrama hingga kembali ke tanah air,” ujarnya.
Berdasarkan laporan tim medis, sekitar 300 jemaah masuk kategori lanjut usia sehingga diperlukan penyesuaian manajemen kelompok terbang dan pembagian regu. Pemkot Mataram telah berkoordinasi dengan Kantor Kementerian Agama terkait penempatan jemaah.
“Kami sudah sampaikan kepada Kepala Kantor Kemenag agar skema penempatan ini dipelajari betul. Jangan sampai ada kamar yang isinya lansia semua karena itu akan menyulitkan pengawasan. Harus ada kombinasi jemaah mandiri dan lansia agar bisa saling menjaga, sesuai dengan prinsip haji ramah lansia yang kita usung,” terangnya.
Untuk persiapan teknis, manasik haji tingkat kota dijadwalkan berlangsung pada awal atau pertengahan Februari 2026 dengan materi interaktif, termasuk simulasi virtual kondisi di Arab Saudi dan fikih wanita. Kota Mataram juga menyiapkan tiga petugas inti yang terdiri dari dua petugas pelayanan umum dan satu tenaga dokter.
“Petugas harus punya Plan A, B, dan C. Belajar dari pengalaman di asrama haji tahun lalu, petugas harus berani mengambil keputusan lapangan yang cepat meski terkadang tidak biasa, demi kenyamanan jemaah,” katanya. Pemkot Mataram berharap dari total kuota tersebut dapat terbentuk dua kloter utuh dan satu kloter gabungan.
