Mataram (Inside Lombok) – Program pembangunan sekolah rakyat mulai dijalankan di sejumlah daerah di Nusa Tenggara Barat (NTB). Namun, Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram memastikan tidak dapat merealisasikan program tersebut karena terkendala ketersediaan lahan.
Kepala Dinas Sosial Kota Mataram, Lalu Samsul Adnan, menjelaskan bahwa syarat utama pendirian sekolah rakyat adalah tersedianya lahan seluas 6–10 hektare. Sayangnya, kebutuhan dasar ini tidak dapat dipenuhi oleh Kota Mataram. “Pada saat rakor dengan pemerintah provinsi yang dihadiri Kemensos, kita coba usulkan pola yang berbeda,” ujar Samsul, Jumat (14/11) pagi.
Pemkot Mataram mengusulkan agar lokasi sekolah dan asrama dipisah karena keterbatasan lahan. Namun, usulan tersebut ditolak, sebab konsep sekolah rakyat mensyaratkan fasilitas pendidikan dan asrama berada dalam satu kawasan.
Terkait kemungkinan memanfaatkan bangunan yang sudah ada, Samsul mengatakan hal itu memungkinkan, sebagaimana yang dilakukan Lombok Barat dan Lombok Timur. Meski demikian, syarat luas lahan tetap tidak bisa diabaikan. “Ada beberapa tempat di Lombok Barat itu memakai gedung lama. Lotim juga pakai eks sekolah perawat. Dan itu tidak masalah,” jelasnya.
Dengan kondisi tersebut, Pemkot Mataram akan bekerja sama dengan Sekolah Rakyat Kemensos yang berada di Paramita, Lombok Barat. Bangunan itu milik Kementerian Sosial dan saat ini hanya mampu menampung sekitar 50 siswa. Lombok Barat sendiri sudah memiliki sekolah rakyat di Gunung Sari.
Samsul mengungkapkan bahwa minat masyarakat Kota Mataram untuk masuk sekolah rakyat cukup besar. Terlebih, seluruh fasilitas pendidikan di sekolah rakyat ditanggung pemerintah. “Fasilitas yang dijanjikan semua gratis,” katanya.
Menurutnya, data calon peserta didik sudah dikumpulkan berdasarkan kategori desil 1 hingga desil 4, dan jumlahnya mencapai ratusan orang. Ia menegaskan bahwa pembangunan sekolah rakyat bukan program wajib bagi pemda. Namun, apabila suatu daerah memenuhi semua persyaratan, maka daerah tersebut berkewajiban melaksanakannya.
“Mereka yang uji kelayakan, dan hasilnya Kota Mataram belum bisa,” tutupnya.
