Mataram (Inside Lombok) – Kota Mataram sebagai salah satu dari tiga daerah di Indonesia berintegritas tinggi 2025. Dari kegiatan penilaian implementasi indicator percontohan kabupaten dan kota antikorupsi yang dilakukan oleh KPK RI, Kota Mataram mendapatkan nilai 91,85 point atau kategori Istimewa.
Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana mengatakan proses asesmen untuk menjadi kota percontohan ini sudah dilakukan cukup lama oleh tim dari KPK. “Ini melalui proses yang ketat dan hasil kerja kolektif dari seluruh OPD,” katanya Selasa (18/11) siang.
Ia mengatakan, Pemkot Mataram akan berupaya untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat. Seluruh OPD Pemkot Mataram disebut akan tetap memberikan kinerja yang baik untuk pelayanan kepada masyarakat.
“Menjaga integritas sebagai aparatur sipil negara dan kepecayaan public yang diberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena tolak ukurnya bagi pemerintah adalah seberapa besar kepercayaan public itu hadir,” katanya.
Jika pemerintah diberikan kepercayaan oleh masyarakat, Mohan memastikan pelayanan yang diberikan pasti lebih baik. Dan kategori Istimewa yang didapatkan saat ini disebut sebagai tantangan kedepannya. “Memperbaiki kualitas pelayanan kita dan terus tingkatkan kepecayaan public terhadap Kota Mataram,” tegasnya.
Nilai yang didapatkan saat ini sambungnya bisa saja berubah baik berkurang atau bertambah. Karena setelah penilaian dilakukan ada rekomendasi yang diberikan KPK RI untuk dilaksanakan Pemkot Mataram.
“Ada beberapa dinas yang nilainya masih dibawah 50 point.Ini yang akan kita perbaiki genjot dan yang diatas 50 – 60 kita akan mematangkan dan perbaiki,” katanya.
Pemkot Mataram akan melakukan pengawasan terutama di Oraganisasi perangkat daerah (OPD) yang mengelola pendapatan asli daerah (PAD). “Kita akan lakukan pengawasan karena sudah lepas dari pengawasan dari satu tahun,” katanya.
Masyarakat juga ikut terlibat dalam mengawasi kinerja pemda. Bahkan bisa melaporkan melalu kanal-kanal yang sudah disiapkan. “Daya kritis masyarakat sangat berkembangkan sekarang ini,” katanya.
Pemerintah daerah, tegas Mohan, tidak alergi terhadap kritikan dari masyarakat. Kritikan dari masyarakat mulai dari infrastruktur, pelayanan dan lainnya. “Saya kira cukup luas lah. Masyarakat bisa memberikan apa saja gagasan kepada kami,” tutupnya.
