Mataram (Inside Lombok) – Menghadapi musim hujan yang mulai berlangsung, Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram meningkatkan kewaspadaan untuk mencegah terulangnya banjir seperti yang terjadi pada Juli lalu. Sejumlah langkah antisipatif dilakukan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat.
Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana, mengatakan bahwa upaya pencegahan banjir tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah daerah. Peran aktif masyarakat juga dibutuhkan, terutama dalam menjaga kebersihan lingkungan dan saluran air.
“Kita memang harus selalu waspada terhadap potensi banjir. Secara topografi, Kota Mataram berada di posisi rendah dan dilalui empat sungai besar. Kondisi ekosistem di hulu juga sangat mempengaruhi kita di Mataram,” ujar Mohan, Jumat (31/10) pagi.
Menurutnya, mitigasi bencana sudah dilakukan sejak awal, salah satunya melalui normalisasi saluran air dan drainase di beberapa titik rawan. Namun, ia menekankan bahwa penanganan banjir harus dilakukan secara lintas wilayah, melibatkan Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
“Penanganan banjir ini tidak bisa parsial. Kita minta camat dan lurah menggerakkan masyarakat agar secara swadaya membersihkan lingkungan masing-masing, sementara pemerintah fokus pada infrastruktur jaringan drainase dan sistem aliran air,” jelasnya.
Ia juga menyoroti fenomena banjir rob yang mulai terjadi di kawasan pesisir Ampenan pada Kamis (30/10) malam. Kondisi tersebut, katanya, merupakan hal yang biasa terjadi menjelang akhir tahun ketika angin barat bertiup kencang. “Setiap tahun kita menghadapi situasi seperti ini. Angin barat di akhir tahun menyebabkan rob dan meningkatnya debit air, yang tentu berpotensi menimbulkan banjir,” ungkapnya.
Potensi banjir, lanjutnya, tidak hanya di kawasan pesisir, tetapi juga di lingkungan padat penduduk yang memiliki sistem drainase kurang optimal. Kejadian banjir sebelumnya menjadi pelajaran penting bagi Pemkot untuk melakukan penanganan yang lebih terencana. “Kita semakin memahami situasi yang kita hadapi, sehingga bisa melakukan langkah-langkah yang lebih strategis untuk menangani potensi bencana,” tegasnya.
Meski belum menetapkan status siaga bencana, Pemkot tetap melakukan pemantauan intensif bersama instansi terkait. Mohan juga mengingatkan masyarakat agar aktif mengikuti informasi cuaca dari BMKG.
“Informasi cuaca dari BMKG perlu disebarluaskan agar masyarakat lebih waspada. Saya juga minta agar ada koordinasi antardaerah supaya debit air bisa dibagi merata dan tidak membebani satu sungai saja,” katanya.
Sementara itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram diminta untuk terus memantau kondisi lapangan, terutama di kawasan pesisir dan bantaran sungai yang menjadi titik rawan banjir.
