Mataram (Inside Lombok) – Mitigasi bencana menjadi hal yang sangat penting untuk mengurangi risiko. Pasalnya, hingga Agustus 2025 ini, jumlah bencana yang terjadi secara nasional mencapai 2.206 kali.
Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Dr. Rustian, mengatakan dari ribuan kejadian tahun ini, bencana hidrometeorologi masih mendominasi seperti banjir dan cuaca ekstrem. Namun dari sekian jumlah kejadian, bencana gempa bumi juga terjadi dan tercatat sebanyak 12 kali. “Pada 2024 lalu, BNPB mencatat lebih dari 3.700 bencana alam didominasi bencana hidrometeorologi basah,” katanya dalam sambutan kegiatan bimbingan teknis peningkatan efektivitas komunikasi risiko bencana, Selasa (26/8) siang.
Ia mengatakan, bencana telah memberikan pembelajaran terhadap banyak hal, seperti upaya kesiapsiagaan, mitigasi maupun langkah-langkah pengurangan risiko bencana lainnya. Upaya pengurangan risiko bencana menjadi bagian dari penanggulangan bencana yang harus dilakukan secara inklusif. “BNPB selalu mengajak berbagai pihak untuk turut serta dalam penanggulangan bencana,” ungkapnya.
Komunikasi risiko sangat dibutuhkan, agar tidak menimbulkan kepanikan warga ketika mengetahui kawasan rawan bencana. “Melalui komunikasi risiko yang baik, warga tidak menjadi panik atau takut,” katanya.
BNPB melalui Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan, mengangkat konteks komunikasi risiko. Hal ini hanya menyentuh pada upaya pengurangan risiko bencana saja tetapi menjadi bagian dari penanggulangan bencana. “BNPB mengajak aparatur pemerintah dan rekan-rekan jurnalis untuk saling mendukung dalam membangun komunikasi risiko, khususnya di wilayah NTB yang memiliki berbagai ancaman bahaya,” katanya.
Ia berharap Pemerintah Provinsi NTB dapat memiliki forum komunikasi risiko bencana serta panduan praktis komunikasi risiko untuk pemangku kepentingan. Hal ini nantinya dapat dijadikan contohan untuk wilayah lain di Indonesia. “Kami juga berharap kegiatan pada hari ini dapat memberikan pengetahuan dan sudut pandang yang lebih kaya dalam mengimplementasikan komunikasi risiko, khususnya dalam konteks kebencanaan,” tutupnya.
