Mataram (Inside Lombok) – Dewan Pimpinan Daerah Organisasi Angkutan Darat (DPD Organda) NTB memprotes operasional perusahaan otobus (PO) asal luar daerah yang melayani jalur Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di Pulau Lombok. Keberadaan armada berpelat luar daerah dinilai mengancam keberlangsungan usaha dan pendapatan pelaku transportasi lokal, Jumat (9/1).
Ketua DPD Organda NTB, Junaidi Kasum, mengatakan pihaknya menerima banyak keluhan terkait beroperasinya PO Sinar Jaya di sejumlah rute strategis pariwisata Lombok. Rute tersebut antara lain Mataram–Senggigi–Bandara, Mataram–Sembalun, serta Bandara–Lombok Timur. Armada yang digunakan mayoritas berpelat nomor luar daerah, khususnya plat B.
“Kami menerima laporan bahwa tiba-tiba ada perusahaan dari luar yang masuk dan beroperasi di jalur KSPN, jalur yang selama ini dihidupkan oleh pengusaha lokal,” ujarnya.
Ia menilai kondisi tersebut bertentangan dengan imbauan Dinas Perhubungan NTB yang mewajibkan kendaraan operasional di daerah menggunakan pelat DR. Selain itu, Organda mempertanyakan kontribusi ekonomi armada luar daerah terhadap NTB. “Pajaknya dibayar di Jakarta, tapi pakainya aspal NTB. Lalu apa kontribusinya untuk daerah?,” katanya.
Junaidi menegaskan, meskipun perusahaan luar memenangkan tender, seharusnya ada kewajiban untuk melibatkan potensi lokal. Menurutnya, perusahaan luar dapat menggandeng pengusaha lokal, menggunakan sopir lokal, atau membuka kantor cabang dan pool di NTB.
“Minimal gandeng perusahaan lokal, pakai sopir lokal, atau punya kantor cabang dan pool di NTB sebagai bentuk pemberdayaan,” tuturnya.
Berdasarkan koordinasi dengan pelaku transportasi di Senggigi dan Bandara, Organda NTB menangkap adanya keberatan yang meluas di lapangan. Ia mengingatkan pemerintah agar merespons aspirasi tersebut untuk mencegah potensi konflik. “Teman-teman di lapangan merasa dirugikan. Jangan sampai muncul aksi penolakan terbuka atau konflik karena aspirasi ini tidak diindahkan,” terangnya.
Organda NTB menilai kebutuhan armada transportasi di jalur pariwisata Lombok masih dapat dipenuhi oleh pengusaha lokal. Oleh karena itu, Organda mendesak Gubernur NTB, Dinas Perhubungan, serta Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) untuk meninjau ulang kebijakan operasional tersebut.
“Kami pastikan akan segera menyurati kementerian terkait guna mempertanyakan transparansi proses tender dan dasar operasional angkutan tersebut. Tujuannya memang untuk kemudahan masyarakat, tapi jangan sampai pengusaha lokal justru hanya jadi penonton di rumah sendiri,” pungkasnya.
