Mataram (Inside Lombok) – Dinas Kesehatan (Dikes) Kota Mataram mengawasi pelaksanaan makan bergizi gratis (MBG). Hal ini untuk mengurangi potensi kesalahan pada pelaksanaan program, seperti pembagian makanan basi dan lainnya.
Kepala Dikes Kota Mataram, dr. Emirald Isfihan mengatakan jumlah dapur di Kota Mataram yang mengakomodir program MGB belum banyak, sehingga pengawasan yang dilakukan disebut bisa lebih maksimal. “Kami sedang mengedukasi SPPG dan dapurnya sendiri untuk mengintensifkan peran yang ada di sana. Mulai dari step by step bisa dilakukan dengan baik,” katanya.
Di Kota Mataram, sambung Emirald, belum ditemukan seperti yang terjadi di daerah lain. Misalnya, siswa yang keracunan setelah makan makanan yang diberikan ataupun siswa yang mendapat makanan basi. “Insyaallah mudah-mudahan tidak ada,” katanya.
Dikes mengingatkan agar SPPG bisa lebih antisipatif terhadap makanan yang disebar. Artinya, jika pihak dapur ragu dengan kualitas makanan yang akan disebar maka lebih baik ditarik atau tidak didistribusikan kepada siswa. “BBPOM siap uji sampel misalnya sebelum dilakukan distribusi ada indikasi tertentu perubahan bau, warna dan sebagainya itu dilaporkan saja. Supaya kita bisa melakukan pengujian terhadap sampel,” katanya.
Langkah-langkah tersebut dilakukan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Hal ini bagian dari pengawasan Dinas Kesehatan untuk memastikan makanan yang diberikan layak dan sesuai dengan tema program yaitu makan gratis dan bergizi. “Lebih baik kita mengantisipasi seperti itu. Karena letak pengawasan kita itu ada di dapurnya,” katanya.
Dari pengawasan yang dilakukan, dapur yang digunakan sesuai dengan standar. Karena sebelum dioperasionalkan, Dikes Kota Mataram sudah melakukan pengujian salah satunya kualitas air yang digunakan. “Ini masalah air. Kalau prosedur itu kan mereka sudah melakukan step by step. Menggunakan sarana prasarana alat pelindung yang sudah baik juga,” katanya.
Sementara terkait waktu pendistribusian yang membutuhkan waktu, Emirald mengaku bukan ranah Dinas Kesehatan. Hanya saja, setiap dapur memiliki ahli gizi yang bisa memastikan makanan yang didistribusikan masih memiliki gizi. “Itu ranah Ahli gizi. Itulah kenapa disetiap dapur itu ada ahli gizinya. Melakukan pengkajian disana dan verfikasi makanan yang akan didistribusi. Kan tidak mungkin Dinas Kesehatan atau BBPOM standby di sana,” katanya. (azm)
