Mataram (Inside Lombok) – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal menyinggung soal pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang hingga kini dinilai belum sepenuhnya dirasakan petani, terutama buruh tani tembakau. Dalam keterangannya, ia menyebut pemerintah tengah menjajaki program asuransi produksi untuk melindungi petani dari kerugian akibat gagal panen.
Menurut Iqbal, asuransi pertanian diperlukan untuk mengurangi beban petani saat cuaca tidak menentu. “Program ini diharapkan bisa membantu menutup ongkos produksi jika terjadi gagal panen akibat hujan,” ujarnya, (26/9).
Meski demikian, Iqbal mengakui manfaat DBHCHT selama ini masih dirasa minim oleh masyarakat desa. Ia berjanji alokasi anggaran akan diarahkan agar benar-benar berdampak pada petani. Ia juga menyinggung sejumlah persoalan lain yang masih menjadi pekerjaan rumah, termasuk keterbatasan kewenangan di tingkat provinsi.
Iqbal pun menyampaikan permintaan maaf atas berbagai kekurangan. “Apapun alasannya, saya sebagai pemimpin meminta maaf. Tahun depan hal ini tidak boleh terulang,” ucapnya.
Selain itu DBHCHT, ia juga memaparkan kondisi kemiskinan di NTB yang masih tinggi. Provinsi ini termasuk dalam 12 daerah termiskin di Indonesia, dengan angka kemiskinan hampir 12 persen dan 2,04 persen tergolong miskin ekstrem.
Untuk mengatasi hal itu, pemerintah daerah menyiapkan sejumlah program, mulai dari pembangunan jalan tani berbasis swadaya hingga penguatan ketahanan pangan melalui sektor pertanian, agroforestri, dan agromaritim.
Iqbal menyebut setiap desa akan mendapat alokasi anggaran Rp300–500 juta untuk mendorong ekonomi pedesaan. Khusus desa miskin ekstrem, akan diterapkan program “Desa Berdaya Transformatif” dengan target keluar dari kategori miskin ekstrem dalam dua tahun.
Program ini disebut membutuhkan kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, LSM, sektor swasta, dan filantropi.
Dalam penutupnya, Iqbal mengingatkan soal relasi antara petani dan pengusaha. Menurutnya, kedua pihak perlu mencari titik temu karena banyak petani yang mengeluhkan rendahnya harga beli tembakau dari pihak industri. (gil)
