Mataram (Inside Lombok) – Rencana pemasangan riprap di kawasan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, hingga kini belum dapat dipastikan pelaksanaannya. Hal tersebut disebabkan adanya syarat administrasi berupa surat pernyataan kesiapan pembebasan lahan yang belum dipenuhi Pemerintah Kota Mataram.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram, Lale Widiahning, mengatakan pekerjaan pemasangan riprap akan dilaksanakan oleh Balai Wilayah Sungai (BWS). Namun, BWS meminta adanya surat pernyataan dari Pemkot Mataram terkait kesiapan pembebasan lahan.
“Kalau kita melihat lokasi sebenarnya tidak ada pembebasan lahan di sana. Karena riprap itu memang murni di tepi pantai kita. Itu syarat yang belum kita penuhi,” ujarnya, Rabu (7/1) pagi.
Ia menjelaskan, surat tersebut dimaksudkan sebagai bentuk antisipasi apabila dalam proses pemasangan riprap terdapat lahan milik warga yang terdampak. Meski demikian, Dinas PUPR memastikan di lokasi tersebut tidak terdapat lahan warga. “Ini kan bentuk antisipasi. Kan tahu sendiri ada yang mengklaim. Tapi kita sudah pastikan sih tidak ada pembebasan lahan,” katanya.
Sambil menunggu kejelasan pemasangan riprap, Pemkot Mataram melakukan langkah sementara untuk mengantisipasi banjir rob dengan pemasangan batu bolder di lokasi tersebut. “Batu bolder itu tetap ada di sana dan ketutup pasir kalau dia pasang. Dia akan muncul ke permukaan kalau surut air tidak mungkin bergeser. Kalau ketutup pasir, jangan melihat seperti sungai yang tetap kelihatan,” jelasnya.
Terkait aspirasi masyarakat yang menginginkan penggunaan batu bintang, Lale menyebut hal tersebut belum dapat diakomodasi karena keterbatasan anggaran. “Ini kan kapasitasnya dan karakteristik beton bermutu tinggi. Kalau kita aspirasi masyarakat kan mereka tidak berpikir dana. Kan kita pemerintah ini berpikir semua,” ujarnya.
Ia menambahkan, Dinas PUPR Kota Mataram menyiapkan anggaran sebesar Rp1,2 miliar untuk penanganan abrasi, meski lokasi penanganannya belum ditetapkan.
