Mataram (Inside Lombok) – Harapan Pemerintah Kota Mataram untuk memiliki TPST di Kebon Talo tahun ini kandas. Pasalnya, program tersebut tidak masuk ke alokasi anggaran Kementerian Lingkungan Hidup RI.
Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram, Abd. Rachman mengatakan komisi III DPRD Kota Mataram sudah melakukan kunjungan ke Kementerian Lingkungan Hidup untuk memastikan anggaran pembangunan TPST Kebon Talo. Hanya saja dari hasil kunjungan yang dilakukan, pemerintah pusat mengabarkan tidak ada alokasi anggaran untuk proyek tersebut. “Dari Kementerian diinformasikan tidak ada anggaran untuk TPST Kota Mataram tahun ini,” katanya.
Menurutnya, kebijakan alokasi anggaran di pemerintah pusat ini harus menjadi atensi pemda. Artinya, meski tidak dialokasikan oleh pemerintah pusat maka harus ada jalan lain yang ditempuh untuk bisa membangun tempat pengolahan sampah. Karena persoalan sampah di Kota Mataram sudah sangat serius.
“Ini harus diatensi oleh pemerintah kota dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup untuk bisa melakukan komunikasi yang intensif ke Kementerian. Menjemput bola agar anggaran yang di pusat yang bisa kita bawa ke Kota Mataram untuk menangani persoalan sampah,” tegasnya.
Penanganan sampah dengan menggunakan teknologi sudah seharusnya dilakukan pemda. Pasalnya, lahan pembuangan di TPAR Kebon Kongok Lombok Barat sudah penuh. Dengan begitu, Komisi III DPRD Kota Mataram meminta agar pembangunan TPST bisa dialokasikan melalui APBD. “Kita alokasikan melalui APBD kalau anggaran dari pusat tidak ada. Mau tidak mau, daripada mengharapkan hujan turun dari langit saat musim kemarau,” katanya.
Dalam pengalokasian anggaran nanti bisa dipilah mana yang menjadi program prioritas atau tidak. Penanganan sampah ini merupakan program prioritas yang harus didukung dengan alokasi anggaran yang cukup. “TPS Sandubaya terbatas. Volume sampah bukannya berkurang tapi juga terus meningkat. Penanganan ini membutuhkan Kerjasama oleh semua pihak,” ungkapnya.
Legislatif khususnya Komisi III DPRD Kota Mataram mendukung program-program penanganan yang akan dilakukan pemda. Baik dari segi regulasi maupun pengalokasian anggaran agar persoalan sampah bisa teratasi. “Kita dukung penuh langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah kota baik dari kebijakan anggaran maupun regulasi untuk mengatasi persoalan sampah ini,” ungkapnya. (azm)
