Mataram (Inside Lombok) – Komisi IV DPRD Kota Mataram mendukung penuh program pemeriksaan kesehatan gratis dari pemerintah pusat. Pasalnya, dengan adanya program ini bisa mendeteksi dini keluhan atau penyakit anak-anak.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Mataram, Nyayu Ernawati, mengatakan melalui program ini bisa membantu para peserta didik terutama dari kalangan tidak mampu untuk mengetahui penyakit yang diderita. “Karena tidak semua anak-anak kita itu sering melakukan cek kesehatan di puskesmas,” katanya Senin (11/8) siang. Ia menegaskan, jika setelah pemeriksaan di lingkungan sekolah dan ditemukan ada penyakit yang membutuhkan rujukan. Maka dari petugas maupun dari pihak sekolah harus membantu mendapatkan penanganan lanjutan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Mataram. “Ini harus dibantu bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal dengan program ini,” katanya.
Program pemeriksaan kesehatan gratis ini tidak hanya di lingkungan sekolah, melainkan secara berkelanjutan. “Bisa mendapatkan penanganan dari Dinas Kesehatan melalui puskesmas maupun dari rumah sakit dengan adanya kolaborasi antara Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan,” katanya. Erna juga menegaskan, pemeriksaan kesehatan ini juga harus berkolaborasi dengan psikolog. Artinya, kesehatan peserta didik tidak hanya fokus pada fisik melainkan juga mental. “Kan ada organisasi psikolog. Karena jika terjadi persoalan kita sangat dibantu oleh tenaga psikolog. Dengan program yang ada di Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta LPA Kota Mataram itu juga berkolaborasi dengan psikolog,” katanya.
Kesehatan mental saat ini juga menjadi atensi yang sangat serius. Karena tidak hanya menyerang anak-anak yang duduk dibangku perguruan tinggi melainkan juga dari tingkat sekolah. Hal ini kerap dipengaruhi oleh penggunaan gadget. “Ini harus tetap menjadi perhatian orang tua,” katanya. Untuk diketahui, pemeriksaan kesehatan bagi peserta didik di Kota Mataram direncanakan dimulai tanggal 18 Agustus mendatang. Semua fasilitas dan logistik yang dibutuhkan sudah disiapkan. Karena logistik tidak hanya dari Pemda melainkan juga didistribusikan oleh pemerintah pusat.
