Mataram (Inside Lombok) – Pemerintah pusat meminta agar daerah bisa lebih mandiri secara fiskal. Dimana, saat ini tingkat kemandirian fiskal NTB belum mencapai 50 persen.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, mengatakan Provinsi NTB sangat bergantung pada potensi yang ada di laut. Pasalnya, sebagai daerah kepulauan, laut sebagai salah satu penggerak ekonomi masyarakat di daerah yang dikenal dengan julukan Bumi Gora ini. “Fiskal kita termasuk daerah sedang. Karena PAD NTB belum 50 persen. Tapi sudah mendekati 50 persen kemandirian fiskalnya,” katanya Selasa (26/8) siang.
Diterangkan Iqbal, meksi potensi yang dimiliki sangat besar, namun daerah belum bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor tersebut. Pasalnya, regulasi yang berlaku saat ini tidak memberikan ruang bagi daerah untuk memungut retribusi dari sektor kelautan. “Sebagai daerah kepulauan kami hidup dari laut dan ekonomi di Gerakan salah satu dari laut. Tapi larangan untuk mengambil retribusi dari laut itu menjadi beban,” katanya.
Selama ini, kewenangan penarikan retribusi dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Dengan aturan tersebut, NTB sama sekali tidak mendapatkan PAD daerah sektor tersebut. Padahal, daerah harus mengeluarkan anggaran untuk melakukan pengawasan. “Kita tidak ada pemasukan. Tapi kita ada pengeluaran karena kita harus mengawasi dan memastikan kualitas air laut kita, dan itu butuh spending. Jadi, sektor kelautan ini justru menjadi cost center, belum bisa menjadi profit center,” sesalnya
Ia mencontohkan, NTB punya puluhan ribu tambak udang vaname. Namun, tidak ada pemasukan untuk daerah. Padahal, pengawasan dan pemeliharaan lingkungan tetap menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. “Kita tidak mendapatkan pemasukan apapun dari tambak-tambak itu. Sementara kita harus memastikan kualitas air laut dan melakukan pengawasan,” katanya.
Sementara rencana menaikkan tarif pajak sebagai cara lain meningkatkan PAD NTB, Iqbal mengatakan belum terburu-buru untuk hal itu. Karena saat ini yang akan dimaksimalkan ada efektivitas pemungutan pajak terlebih dahulu. “Masih banyak peluang untuk meningkatkan efektivitas pemungutannya. Kalau sudah efektif insya allah ada tambahan pajak akan mengalami peningkatan,” katanya.
