Mataram (Inside Lombok) – Pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat (TKD) tahun 2026 berdampak pada sejumlah program pembangunan di Kota Mataram, termasuk proyek pembangunan kantor wali kota. Pemerintah Kota Mataram kini harus menyesuaikan kembali alokasi anggaran agar kegiatan prioritas tetap berjalan.
Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Mataram, H. Ramadhani, mengatakan alokasi anggaran yang semula disiapkan sebesar Rp100 miliar untuk pembangunan kantor wali kota mengalami pemangkasan akibat pengurangan TKD sebesar Rp370 miliar.
“Kita bangun kantor wali kota. Ditetapkan anggarannya katakanlah tahun 2026 itu adalah Rp100 miliar. Kan ada pengurangan TKD itu disesuaikan bisa saja Rp50–Rp60 miliar,” katanya, Senin (11/11).
Ramadhani menyebutkan bahwa sejumlah proyek kemungkinan akan ditunda pelaksanaannya, dengan pembangunan kantor wali kota menjadi salah satu yang paling terdampak. “Kantor wali kota dan ada kemungkinan. Bukan diundur. Tetap berjalan tapi mungkin tidak seperti rencana awal akan selesai di tahun 2027,” ujarnya.
Ia menambahkan, besaran efisiensi anggaran belum dapat dipastikan karena masih dalam tahap pembahasan. Penyesuaian dilakukan agar program lain yang dibiayai dari dana transfer dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetap bisa terlaksana. “Belum kita tahu efisiensinya berapa ini,” tegasnya.
Berdasarkan hasil rapat bersama legislatif, Pemkot Mataram juga didorong untuk meningkatkan PAD. Namun, menurut Ramadhani, langkah tersebut tidak bisa dilakukan secara instan karena harus menyesuaikan dengan kemampuan organisasi perangkat daerah (OPD) pengelola pendapatan.
Ia menjelaskan, penghematan akan difokuskan pada belanja penunjang dan kegiatan seremonial, sementara belanja yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat tidak akan dikurangi. “Belanja pembangunan yang dikurangi. Ada yang harus ditunda dan itu harus program yang vital. Yang vital itu kan pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, perizinan,” pungkasnya.
