Mataram (Inside Lombok) – Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, Irwan Aprianto, menyoroti dampak pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) oleh pemerintah pusat terhadap pelaksanaan program dan kegiatan daerah pada tahun 2026. Ia meminta agar organisasi perangkat daerah (OPD) tidak sepenuhnya bergantung pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dalam menjalankan kegiatan.
Irwan mencontohkan Dinas Pariwisata Kota Mataram yang diminta lebih kreatif dalam mengembangkan kegiatan promosi tanpa hanya mengandalkan dana APBD. “Dinas Pariwisata Kota Mataram harus lebih kreatif,” ujarnya, Jumat (31/10).
Menurutnya, daerah lain seperti Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) bisa menjadi contoh karena mampu menyelenggarakan berbagai kegiatan promosi dan karnaval dengan dukungan dana dari pihak swasta. “Dia bikin event-event karnaval segala macam itu, itu lebih dana, banyak biayanya itu menggunakan dana-dana dari pihak swasta, bukan dari APBD,” tegasnya.
Irwan menjelaskan, keterbatasan fiskal saat ini disebabkan oleh meningkatnya belanja pegawai, termasuk gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang baru diangkat. “Tersedot sisa fiskal kita itu untuk kegiatan, untuk pembayaran gaji pegawai, apalagi sekarang ada PPPK yang sudah diangkat plus PPPK paruh waktu,” jelasnya.
Ia menambahkan, kondisi ini tidak hanya berdampak pada Dinas Pariwisata, tetapi juga pada hampir semua OPD di Kota Mataram. Karena itu, ia menekankan pentingnya inovasi agar agenda dan kegiatan tetap bisa berjalan meski anggaran terbatas.
Terkait usulan pengalokasian dana event melalui pokok-pokok pikiran (pokir) dewan, Irwan menilai hal tersebut sulit dilakukan karena sebagian besar pokir difokuskan pada kebutuhan infrastruktur masyarakat, seperti perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH), drainase, dan jalan lingkungan. “Ini masyarakat, kita kan enggak boleh keluar dari apa yang disampaikan dalam setiap proses dewan,” katanya.
Irwan berharap pemerintah pusat dapat mengevaluasi kembali kebijakan pemotongan TKD, sehingga apabila target pertumbuhan ekonomi tercapai, alokasi dana tersebut bisa kembali ditingkatkan pada tahun berikutnya.
