Mataram (Inside Lombok) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB secara resmi meluncurkan Buku Metadata NTB Satu Data Tahun 2025. Peluncuran ini menjadi tonggak penting dalam mendukung implementasi Satu Data Indonesia (SDI) di daerah.
Peluncuran ini sejalan dengan amanat Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Permendagri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (SDPDN). Metadata berfungsi sebagai jaminan kualitas data, menjelaskan definisi, metodologi, cakupan, hingga kode referensi setiap set data yang diproduksi oleh organisasi perangkat daerah (OPD).
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB, Iswandi mengatakan dengan adanya metadata, data yang tersedia tidak hanya tercatat, tetapi juga dapat dipahami, dibandingkan, dan dimanfaatkan secara konsisten. Karena keberadaan metadata menjadi kunci untuk mendukung perencanaan dan penganggaran berbasis bukti (evidence-based planning). “Mengurangi resiko ketidaktepatan sasaran program, yang seringkali muncul akibat perbedaan data antar instansi,” katanya, Kamis (11/9) siang.
Iswandi menjelaskan, fungsi metadata ini juga untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas Pemda. Selain itu, metadata bisa mendorong partisipasi publik, karena data yang dibuka secara terstandar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sipil, akademisi, media, dan sektor swasta. “Ini perlu dirilis. Bahwa nanti masyarakat bisa akses untuk melihat rilis data di Metadata,” katanya.
Penyusunan Buku Metadata NTB Satu Data Tahun 2025 mendapat dukungan dari program SKALA, yaitu Kemitraan Pemerintah Australia dan Indonesia untuk Akselerasi Layanan Dasar. “Nilai dari data tidak hanya terletak pada angka-angka, tetapi pada bagaimana data mampu meningkatkan kepercayaan dan memperkuat kebijakan agar berdampak nyata pada kehidupan masyarakat,” kata Team Leader Program SKALA, Petra Karetji.
Metadata ini bertujuan untuk memastikan data berkualitas. Dengan demikian, NTB berada pada jalur yang tepat untuk memastikan pembangunan agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok yang rentan yang selama ini kurang terjangkau.
“Dukungan SKALA menegaskan komitmen kemitraan Australia-Indonesia untuk berkontribusi pada tata kelola pembangunan yang lebih inklusif di Indonesia, terutama di sektor layanan dasar,” ucapnya.
Semenatara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, Wahyudin, mengatakan metadata ini nantinya akan memuat data yang ada di masing-masing OPD. “Jadi nanti dijelaskan juga di dalam metadata itu. Sehingga orang bisa paham,” ungkapnya.
Sebanyak 921 data ini bersumber dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baik Pemprov NTB, maupun dari Pemda di kabupaten dan kota. “Jumlah kematian ibu melahirkan juga ada nanti di sana. Nanti dijelaskan apa yang dimaksud dengan kematian ibu melahirkan. Bagaimana cara mengumpulkannya, jadi nanti dijelaskan disitu,” katanya.
