Mataram (Inside Lombok) – Pemerintah Provinsi (Pemrov) NTB memprioritaskan pengentasan kemiskinan sebagai agenda utama pembangunan daerah 2026. Angka kemiskinan NTB saat ini mendekati 12 persen atau sekitar 720 ribu jiwa dari total hampir 6 juta penduduk, dengan kemiskinan ekstrem sekitar 2 persen.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan kemiskinan menjadi akar berbagai persoalan sosial, mulai dari stunting, pernikahan dini, narkoba hingga perdagangan manusia. “The mother of all social problems is poverty. Ibu dari semua masalah sosial adalah kemiskinan. Maka penyelesaiannya harus dimulai dari sana,” tegas Iqbal dalam rapat pimpinan di Polda NTB, Jumat (20/2).
Tercatat 106 desa masuk kategori kemiskinan ekstrem dan lebih dari 300 desa memiliki kantong kemiskinan dengan lebih dari 20 persen penduduk di bawah garis miskin. Melalui program Desa Berdaya, penanganan dilakukan bertahap, 40 desa per tahun. Tahun ini, sekitar 7.000 kepala keluarga menjadi prioritas intervensi dengan target pendapatan minimal Rp1 juta per bulan.
Di sektor ketahanan pangan, Pemprov menargetkan setiap desa memiliki minimal satu greenhouse guna menjaga produksi sayur dan cabai sepanjang tahun. Pemerintah juga menargetkan suplai komoditas strategis seperti sayur, telur, dan ikan terpenuhi 100 persen pada Juli mendatang. “Kita dikejar waktu. Juli harus sudah 100 persen suplai aman, maka percepatan jadi kunci,” ujarnya.
Dukungan pembiayaan disiapkan melalui Bank NTB Syariah dengan skema kredit produktif tanpa bunga dan tanpa agunan bagi kelompok usaha yang dinilai berhasil. Dana awal KUR sebesar Rp30 miliar telah disiapkan untuk sektor produktif/UMKM.
Sementara di sektor pariwisata, pemerintah memperkuat konektivitas udara dan mendorong event berskala besar seperti dan untuk mendongkrak kunjungan wisatawan. Namun, persoalan keamanan destinasi di wilayah selatan NTB menjadi perhatian serius menyusul maraknya pencurian infrastruktur.
Pemprov NTB mengusulkan pembentukan Polisi Pariwisata guna menjamin rasa aman bagi wisatawan. “Kami ingin ada kepastian sistem pengamanan destinasi. Pariwisata tidak bisa tumbuh tanpa rasa aman,” tegas Iqbal.
Selain itu, Pemprov NTB juga mempercepat penyusunan Perda terkait Izin Pertambangan Rakyat (IPR) guna memastikan pengelolaan tambang rakyat berpihak pada kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
Dengan integrasi pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, pariwisata, dan tata kelola pertambangan, Pemprov NTB optimis mampu menekan angka kemiskinan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah pada 2026. (gil)
