Mataram (Inside Lombok) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) memastikan kesiapan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mempercepat penanganan kerusakan pascabencana di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Kepastian itu disampaikan dalam rapat terbatas yang dipimpin Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, dengan fokus pemulihan infrastruktur dan normalisasi aliran sungai.
Kepala Dinas Kominfotik NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB, Ahsanul Khalik, menyampaikan rapat dihadiri Plh Sekda NTB, Kepala Dinas PUPR dan Kawasan Permukiman, Kepala BPBD, Kepala Dinas ESDM, Kepala BPKAD, serta Inspektur Inspektorat.
“Gubernur menegaskan penanganan harus dilakukan cepat, tepat, dan kolaboratif. OPD diminta memperkuat koordinasi dengan kabupaten/kota terdampak agar langkah di lapangan berjalan seirama,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, Gubernur NTB memerintahkan BPBD melakukan pendataan dan kajian teknis sebagai dasar percepatan penetapan Surat Keputusan (SK) Tanggap Darurat. Kabupaten/kota yang telah memiliki SK Siaga Bencana Hidrometeorologi diminta segera menaikkan status menjadi tanggap darurat saat bencana terjadi, sementara daerah yang belum memiliki SK siaga dapat langsung menetapkan SK tanggap darurat agar respons penanganan tidak tertunda.
Ahsanul Khalik menjelaskan, penetapan status tanggap darurat penting untuk memperkuat sinergi pendanaan melalui BTT, khususnya dalam penanganan kerusakan jalan, jembatan, saluran, serta penguatan tebing sungai. “BTT harus siap digunakan untuk mempercepat pemulihan, dengan pola sinergi antara provinsi dan kabupaten/kota,” tegasnya.
Gubernur NTB juga memberi perhatian khusus terhadap potensi dan kejadian bencana di kabupaten/kota di Pulau Sumbawa. BPBD diminta mencermati setiap perkembangan dan memastikan penanganan dilakukan secara cepat dan akurat, serta mengoptimalkan peran relawan seperti Tagana, TRC BPBD, dan komunitas kebencanaan untuk mempercepat pelaporan dari lapangan.
Fokus penanganan jangka pendek diarahkan pada pembersihan sedimentasi sungai, pengerukan saluran dan drainase, serta pembukaan akses jalan yang tertutup material banjir. Dinas PUPR dan Kawasan Permukiman Provinsi NTB telah mengirim alat berat yang sudah tiba di Dusun Pengantap, Sekotong, dan siap dioperasikan. Terkait kondisi di Desa Kabul, Gubernur juga meminta Dinas ESDM menyusun kajian perizinan dan pola pemanfaatan material pasir yang aman dan legal guna mendukung normalisasi sungai.
