Mataram (Inside Lombok) – Pemerintah pusat akan mengumumkan besaran upah minimum 2026 pada 21 November 2025, sementara penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) NTB sepenuhnya mengikuti regulasi pusat. Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB menyatakan akan membahas UMP setelah keputusan koefisien pengali resmi diterbitkan.
Plt Kepala Disnakertrans NTB, Muslim, mengatakan bahwa pemerintah daerah menunggu keputusan dari pusat sebelum menentukan nilai UMP 2026. “Kita tunggu saja tanggal 21. Setelah itu baru kita bahas kenaikan UMP di daerah,” katanya. Sebagai persiapan, Pemprov NTB telah menggelar pertemuan prakondisi dengan serikat pekerja, asosiasi pengusaha, dan akademisi.
Menurut Muslim, seluruh pihak yang terlibat menghormati mekanisme penetapan UMP yang berlaku dan memahami kondisi ekonomi di daerah. Namun, besaran kenaikan UMP belum dapat diperkirakan karena bergantung pada keputusan pusat. “Tapi kan penentu koefisien itu ada di pusat. Besaran UMP kita besok tergantung hasil keputusan Menteri,” jelasnya.
Secara nasional, Muslim memastikan UMP 2026 tetap mengalami kenaikan, meski besarannya belum dapat diprediksi. “Bocoran koefisiennya naik atau tetap sama? Kita belum tahu. Tanggal 21 baru kita tahu,” ujarnya.
Pemerintah daerah juga mendorong perbaikan layanan publik dan penutupan kebocoran biaya untuk menjaga iklim investasi di NTB. “Pemerintah ingin memastikan stabilitas daerah aman bagi investasi. Di sisi lain kita tutup kebocoran-kebocoran yang menyulitkan pelaku usaha agar biaya produksi tidak membengkak,” tegas Muslim.
Ia menilai usulan serikat pekerja realistis, terutama terkait dorongan peningkatan produktivitas dan efisiensi perusahaan. “Semakin bagus perusahaan mengelola keuangannya, semakin besar kontribusi yang bisa diberikan kepada pekerja,” ujarnya.
Sementara itu, pelaku usaha tidak mengkhawatirkan potensi PHK akibat kenaikan UMP dan justru meminta pemerintah mencabut beberapa kebijakan efisiensi yang dinilai menekan perputaran ekonomi daerah. “Pelaku usaha berharap program efisiensi pemerintah sebaiknya dicabut, supaya aktivitas ekonomi lebih bergairah. Hotel-hotel bisa lebih banyak digunakan dan tamu bisa lebih mudah datang dengan insentif yang ada,” jelasnya.
