Mataram (Inside Lombok) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2026 di Aula Kantor Dinas Kesehatan NTB, Kamis (19/2/2026). Kegiatan ini menegaskan komitmen penguatan kolaborasi lintas sektor dari tingkat provinsi hingga desa guna menekan angka stunting secara terarah dan terintegrasi.
Ketua TP PKK NTB, Sinta Agatia M. Iqbal, menyatakan upaya penurunan stunting tidak dapat dilakukan secara parsial. Ia mengakui evaluasi tahun sebelumnya menunjukkan kolaborasi belum berjalan efektif.
“PKK sudah menyusun rencana pergerakannya ke depan dan kami merasa pergerakan kami di tahun lalu itu belum bergerak cukup efektif dalam membantu intervensi penurunan stunting ini,” ujarnya.
Ia menambahkan persoalan stunting tidak hanya terkait kesehatan, tetapi juga faktor pernikahan usia dini, pola asuh, lingkungan, dan kondisi perumahan.
“Masalah ini sedemikian besarnya yang memang harus diambil dari banyak sekali sisi bahkan termasuk pada OPD-OPD yang tidak terkait dengan urusan kesehatan. Bahasa kita di PKK, ternyata tidak semua anak perlu diberi telur. Bisa saja bantuannya berupa perbaikan rumah, ventilasi, atau pola asuh. Kita memang harus kolaborasi baik dari sisi pergerakan. Masalahnya besar, usahanya juga besar, jadi harus urunan, chip in bersama-sama,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan NTB, Lalu Hamzi Fikri, memaparkan dua sumber data stunting yang digunakan, yakni e-PPGBM dan Survei Kesehatan Indonesia (SKI). Berdasarkan survei terakhir, angka stunting NTB pada 2024 tercatat 29,8 persen atau meningkat sekitar 5,2 persen dibanding sebelumnya. Namun berdasarkan data by name by address melalui e-PPGBM, prevalensi kumulatif berada di angka 13,8 persen dari sekitar 388 ribu balita.
“Kalau kita bisa keroyok bareng dengan lintas sektor, angka ini bisa kita tekan. Kuncinya di data yang akurat dan intervensi tepat sasaran,” jelasnya.
Ia menyebut Lombok Timur masih menjadi daerah dengan prevalensi tertinggi, sementara Kota Mataram termasuk yang terendah. Penguatan partisipasi posyandu ditargetkan minimal 80 persen. Fikri juga menekankan pentingnya pencegahan kasus baru melalui intervensi pada anak dengan faktor risiko.
“Kalau kita intervensi yang punya faktor risiko, dua minggu saja sudah terlihat hasilnya. Tapi kalau sudah stunting, tiga bulan pun hasilnya tidak sebanding dengan effort yang kita keluarkan,” ujarnya.
Selain itu, isu pernikahan anak, bayi berat lahir rendah (BBLR), cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) nonaktif, serta rendahnya angka ASI eksklusif menjadi fokus strategi 2026. Dalam rakor tersebut juga dibahas penguatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, dengan cakupan saat ini sekitar 40 persen dan ditargetkan mencapai 100 persen pada 2026.
“Kita berharap MBG ini punya kontribusi nyata untuk menurunkan angka stunting, terutama pada kelompok 3B, yaitu bayi, balita, dan ibu hamil,” kata Fikri.
