Mataram (Inside Lombok) – Pemerintah pusat telah resmi membentuk Badan Penyelenggaraan Haji (BPH). Meski begitu, pelaksanaan teknis dan persiapan ibadah haji untuk tahun 2026 di daerah tetap akan ditangani oleh Kantor Kementerian Agama (Kemenag) setempat.
Kepala Kemenag Kota Mataram, Hamdun mengatakan persiapan haji di daerah masih tetap ditangani oleh Kemenag di kabupaten dan kota hingga provinsi. “Untuk persiapan haji, kita Kemenag di daerah masih yang mengurus. Di provinsi juga masih pelayanan administrasi dan pendaftaran,” katanya.
Diterangkannya, kehadiran BPH belum serta merta mengalihkan seluruh urusan penyelenggaraan haji ke lembaga baru tersebut. “Cuma kalau di pusat sudah pisah dia di BPH,” katanya.
Kepada calon jamaah haji tahun 2026, Hamdun mengatakan proses administrasi dan lainnya masih dilaksanakan di Kantor Kemenag. Pasalnya aplikasinya masih ditangani Kemenag baik untuk Siskohat dan lainnya. “Masih kami yang pegang. Belum ada surat edaran atau keputusan mau diambil alih. Kuota haji juga belum ya,” ungkapnya.
Sementara mekanismenya sambung Hamdun Kemenag di daerah akan berkoordinasi dengan BPH dan tidak lagi ke Kementerian. Selain itu tidak ada perubahan pelayanan di daerah dan masih seperti semula. “Itu saja sih bedanya. Kalau pelayanan tetap di kami, jadi tinggal kami tunggu instruksi saja,” terangnya.
Ia berharap dari evaluasi yang dilakukan terhadap pelaksanaan ibadah haji tahun 2025 ini, kendala-kendala yang terjadi tidak terulang. Seperti keterlambatan keluarnya visa, kartu nusuk dan beberapa persoalan lainnya.
Menurutnya, banyaknya kendala yang terjadi karena banyaknya syakirin penyedia layanan visa. Hal ini menyebabkan adanya penggabungan dengan negara lainnya. “Kalau dulu kan by embarkasi dia, kita tunggu hasil rapat Kemenag katanya akan kembali menggunakan dua syirkah dan kita usul dari NTB itu supaya by embarkasi saja. Supaya kloternya utuh tidak seperti kemarin sampai di sana bisa pisah-pisah hotelnya,” tutup Hamdun. (azm)
