Mataram (Inside Lombok) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram menyiapkan insentif bagi pemilik lahan yang masuk Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) sebagai upaya mempertahankan 339 hektar lahan pertanian dari total 588 hektar lahan tanaman pangan yang ditetapkan dalam RTRW Kota Mataram. Kebijakan ini dirumuskan sesuai Perda RTRW Provinsi NTB Nomor 5 Tahun 2024 dan menjadi bagian dari program prioritas pemerintah daerah.
Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana mengatakan penetapan lahan tersebut dilakukan berdasarkan kondisi aktual Kota Mataram dan aspirasi masyarakat. “Ini kondisi Kota Mataram dan berdasarkan aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat,” katanya, Kamis (27/11) pagi. Ia menyampaikan insentif bagi pemilik lahan masih dalam tahap penyusunan. “Lebih teknis dan lebih detail kita akan persiapkan nanti,” ujarnya.
Menurut Mohan, insentif sebelumnya berupa pembebasan pajak dan kini kembali dibahas agar tidak merugikan pemilik lahan. Proyeksi penerapan KP2B ini berlangsung pada 2025–2029. “Nanti instrumennya kita lihat nanti. Tidak merugikan bagi pemilik lahan,” katanya.
Ia menegaskan insentif tersebut disiapkan untuk memastikan lahan dalam KP2B tidak dialihfungsikan. Penetapan 339 hektar KP2B dinilai masih realistis bagi Kota Mataram dan dirancang untuk jangka panjang. “Itu yang kita usulkan. Penetapan itu untuk waktu yang sangat panjang,” katanya.
Mohan juga menjelaskan Kota Mataram dituntut memenuhi ketentuan penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) sebesar 30 persen sebagaimana diatur dalam undang-undang. “Itupun belum terpenuhi yang 30 persen. Ruang terbuka publik ini menjadi penting yang asetnya milik pemerintah untuk memenuhi itu,” katanya.
Ia mengakui pemenuhan 30 persen RTH cukup berat, namun tetap diupayakan seiring kebutuhan infrastruktur dan fasilitas umum di tengah pertumbuhan penduduk. “Pemenuhan sosial masyarakat, fasilitas umum misalnya pemakaman,” katanya.
