Mataram (Inside Lombok) – Kondisi gedung DPRD NTB saat ini sudah tidak bisa difungsikan lagi sebagai kantor pasca aksi demonstrasi, Sabtu (30/8) akhir pekan kemarin. Untuk bisa menjalankan tugas dan fungsi hingga ada kantor baru, Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menyiapkan lima ruangan untuk masing-masing komisi.
Iqbal mengatakan pemanfaatan kantor gubernur oleh anggota legislatif ini bertujuan agar tidak menyewa lokasi lain. Selain itu, sebelum kantor DPRD NTB dibangun para anggota legislatif dulunya sudah berkantor di lokasi tersebut. “Sebelum saya menjadi gubernur, ini memang paripurna DPRD. Jadi kita kembali ke khittah,” katanya Rabu (3/9) sore. Ia mengatakan, keputusan ini juga untuk mendekatkan antara legislatif dan eksekutif. “Mundurnya RPJMD kemarin membuat banyak hal jadi tumpang tindih dan memang harus intensif sekali melakukan pertemuan-pertemuan,” katanya.
Menurut Iqbal, untuk lokasi alternatif sebetulnya banyak sekali. Namun saat ini yang dicari adalah bangunan yang lebih cepat dan murah. Terkait adanya rencana menggunakan tenda, Gubernur menilai hal itu tidak representatif sebagai tempat kerja. “Kasihan mereka (DPRD red). Tidak nyaman saja. Tidak ada yang pernah mengatakan untuk menggunakan hotel,” tegas Iqbal. Ia mengatakan, pemanfaatan kantor gubernur ini juga permintaan dari kalangan legislatif. Keputusan ini diambil bukan tanpa alasan. Dengan pemanfaatan kantor gubernur, maka tidak akan ada pengeluaran anggaran untuk menyewa gedung lain. “Kami (DPRD red) pakai yang sudah ada. Kalau ada yang diperbaiki, hanya sedikit,” katanya.
Koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sudah dilakukan sebelum ruang tersebut ditempati anggota DPRD NTB. Dimana, masih ada beberapa ruangan bisa digunakan untuk menunjang kinerja para anggota DPRD NTB. “Jadi cukup ada ruang komisi fraksi ada,” katanya.
