Mataram (Inside Lombok) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mendorong transformasi ekonomi inklusif dengan menjadikan sektor perikanan sebagai salah satu andalan, salah satunya melalui pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB, Muslim, mengatakan skema BLUD akan memberi ruang bagi pengelolaan langsung oleh unit layanan untuk meningkatkan pelayanan publik sekaligus mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. “Potensi besar harus bisa kembali ke pelayanan dan masyarakat. BLUD jadi salah satu solusinya,” ujarnya, Selasa (07/04).
Ia mencontohkan Pelabuhan Perikanan Labuhan Lombok yang memiliki potensi pendapatan hingga Rp600 miliar per tahun, namun sebelumnya kurang dari 10 persen yang bisa dimanfaatkan untuk peningkatan layanan.
Saat ini, Pemprov NTB tengah menyiapkan perubahan sejumlah UPT menjadi BLUD, di antaranya Pelabuhan Perikanan Labuhan Lombok, Tanjung Luar, Pulau Sumbawa, serta sejumlah balai pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di Lombok, Sumbawa, dan Bima-Dompu.
Selain itu, Dislutkan juga mendorong hilirisasi industri agromaritim melalui pengembangan komoditas strategis seperti udang vaname, rumput laut, serta tuna dan cakalang. Di Labuhan Lombok, industri pengolahan tuna bahkan telah mengekspor 650 ton pada tahun lalu.
Penguatan sektor ini juga ditopang pembinaan pelaku usaha kelautan dengan kemudahan izin, akses modal, dan kepastian hukum, merujuk Perda Nomor 14 Tahun 2025. Secara keseluruhan, NTB memiliki potensi kelautan dan perikanan bernilai triliunan rupiah, didukung luas perairan mencapai 29 ribu kilometer dengan potensi tangkap ratusan ribu ton per tahun, serta budidaya laut dan pesisir yang luas.
Pemprov NTB menargetkan sektor ini tidak hanya menjadi sumber pendapatan daerah, tetapi juga penggerak utama ekonomi masyarakat pesisir. (gil)
