Mataram (Inside Lombok) – Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal melantik puluhan pejabat eselon I hingga IV di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB, Kamis (9/4/2026). Dalam pelantikan tersebut, Iqbal menetapkan target kinerja selama enam bulan dan menegaskan pejabat yang tidak mencapai target diminta mengundurkan diri.
“Kalau dalam enam bulan kinerja tidak tercapai, mohon maaf harus mengundurkan diri dari jabatanya,” katanya saat memberikan sambutan.
Iqbal menyampaikan, kinerja para pejabat yang baru dilantik akan dievaluasi secara berkala oleh pimpinan daerah. Sekretaris Daerah yang juga baru dilantik akan menyiapkan indikator kinerja serta perjanjian kerja yang wajib ditandatangani oleh seluruh pejabat.
“Enam bulan kedepan kita akan evaluasi lagi. Insya allah pak sekda sebagai penjaga internal beliau akan dan serta merta akan menyiapkan indikator kinerjanya dan juga perjanjian kerja yang akan ditandatangani oleh teman-teman,” katanya.
Ia merinci, pejabat yang dilantik terdiri dari satu orang eselon I, 13 orang eselon II, 13 orang eselon III, dan delapan orang eselon IV. Dengan pelantikan ini, sebagian besar jabatan di lingkungan Pemprov NTB telah terisi sehingga pelaksanaan program pemerintah daerah dapat segera dimaksimalkan.
“Semua dinas sudah terisi, sebagian besar kabid sudah terisi. Hanya satu dua yang belum terisi karena satu dan lain hal. Tidak ada lagi alasan kita untuk tidak berlari kencang,” katanya.
Iqbal menegaskan, sisa masa jabatan sekitar 3,5 tahun akan dimanfaatkan untuk mempercepat realisasi program guna mencapai visi NTB Makmur Mendunia. Ia juga menyadari setiap kebijakan tidak selalu diterima semua pihak.
“Tidak ada keputusan yang sempurna dan menyenangkan semua orang. Pasti ada yang tidak terima dan tidak suka. Tapi sebagai pimpinan harus mengambil keputusan dan ini adalah keputusan terbaik,” tegasnya.
Menurutnya, kondisi global hingga daerah saat ini menuntut kinerja lebih dari biasanya, terutama di tengah keterbatasan anggaran. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan bekerja secara efisien.
“Semua OPD harus ikut memikirkan pendapatan dan semua OPD harus ikut memikirkan bagaimana caranya kita bekerja yang lebih efisien dengan kondisi terbatas,” ujar Iqbal.
