Mataram (Inside Lombok) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merilis capaian tahun pertama kepemimpinan Iqbal–Dinda periode 2025–2026 dengan menegaskan arah transformasi ekonomi dari ketergantungan sektor tambang menuju penguatan sektor riil, hilirisasi, dan pembangunan manusia.
Laporan bertajuk “Satu Tahun Iqbal–Dinda: Meletakkan Fondasi Transformasi Menuju NTB Mendunia” memuat sejumlah indikator makro dan program prioritas yang diklaim menunjukkan tren positif.
Pada triwulan IV 2025, pertumbuhan ekonomi NTB tercatat 12,49 persen. Jika sektor tambang bijih logam dikeluarkan, ekonomi non-tambang tumbuh 8,33 persen secara kumulatif, yang disebut mencerminkan ketahanan sektor pertanian dan perdagangan.
Di bidang investasi, proyek hilirisasi unggas terintegrasi senilai Rp1,7 triliun milik Danantara dan PT Berdikari mencakup pembangunan pabrik pakan berbasis jagung di Dompu, breeding farm di Sumbawa, serta rumah potong unggas di Lombok Tengah untuk mendukung kemandirian bibit dan pakan serta menopang program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pada sektor peternakan, populasi ternak NTB mencapai 1,3 juta ekor, dengan 65 persen berada di Pulau Sumbawa. Kuota pengeluaran 2026 tercatat 55.067 sapi dan 2.250 kerbau, disertai optimalisasi Tol Laut untuk distribusi saat panen raya kurban.
Di sektor maritim, produksi perikanan mencapai 1,25 juta ton atau naik 2,96 persen, dengan perikanan budidaya sebesar 997 ribu ton. Nilai Tukar Petani tercatat 128 persen dan Nilai Tukar Perikanan 106,82 persen, serta 14.528 hektare kawasan konservasi perairan berstatus baik.
Indeks Pembangunan Manusia NTB meningkat menjadi 73,97 atau naik 0,87 poin dan masuk kategori tinggi. Angka kemiskinan turun menjadi 11,78 persen dari 11,91 persen pada 2024, sementara angka stunting berada pada 16,4 persen dengan target nasional 14 persen.
Program Desa Berdaya diperkuat melalui hibah fiskal Rp300 juta per desa/kelurahan, stimulus ekonomi mikro berbasis potensi lokal, serta integrasi data presisi berbasis nama dan alamat. Program MBG disebut menyerap sekitar 31 ribu tenaga kerja dan mengaktifkan lebih dari 600 dapur.
Reformasi birokrasi dilakukan melalui Pergub Nomor 5 Tahun 2025 tentang layanan kesehatan hewan yang memungkinkan uji laboratorium dilakukan di NTB dalam waktu 1–2 hari dengan biaya Rp500 ribu. Untuk 2026, Pemprov NTB menargetkan percepatan penanganan stunting 1.000 hari pertama kehidupan, studi kelayakan Jalan Tol Lembar–Kayangan dan rute penerbangan internasional, operasional penuh pabrik pakan dan rumah potong unggas, serta pengurangan sampah 30 persen melalui manajemen lintas daerah.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, sebelumnya menegaskan kemiskinan menjadi akar berbagai persoalan sosial. “The mother of all social problems is poverty. Ibu dari semua masalah sosial adalah kemiskinan. Maka penyelesaiannya harus dimulai dari sana,” tegas Iqbal dalam rapat pimpinan di Polda NTB, Jumat (20/2).
Tercatat 106 desa masuk kategori kemiskinan ekstrem dan lebih dari 300 desa memiliki kantong kemiskinan di atas 20 persen. Melalui program Desa Berdaya, intervensi dilakukan bertahap 40 desa per tahun dengan target 7.000 kepala keluarga memperoleh pendapatan minimal Rp1 juta per bulan, serta penguatan ketahanan pangan melalui pembangunan minimal satu greenhouse per desa dan target pemenuhan 100 persen suplai komoditas strategis pada Juli mendatang.
