Mataram (Inside Lombok) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem melalui program Desa Berdaya Transformatif dengan pendekatan langsung ke tingkat desa. Program ini menargetkan ribuan kepala keluarga (KK) miskin ekstrem keluar dari garis kemiskinan dalam dua tahun ke depan, dengan intervensi terfokus mulai 2026.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, Wahyudin, menyampaikan angka kemiskinan ekstrem di NTB saat ini berada pada level 2,04 persen. Untuk menekan angka tersebut, Gubernur NTB menginisiasi program Desa Berdaya Transformatif yang pada 2026 akan menyasar 40 desa dan kelurahan di seluruh kabupaten/kota se-NTB.
“Dari 40 desa/kelurahan itu, sasaran kita sekitar 7.250 KK miskin ekstrem. Kita upayakan pada tahun 2027 mendatang, mereka semua sudah benar-benar keluar dari kategori kemiskinan ekstrem,” ujarnya, Jumat (30/1).
Program tersebut dirancang berkelanjutan dan akan diperluas pada 2027 dengan menyasar 33 desa tambahan. Untuk memastikan ketepatan sasaran, BPS bersama pemerintah daerah melakukan verifikasi dan validasi data menggunakan DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional).
“Kami menggunakan data DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional) yang saat ini dalam tahap verifikasi lapangan. Ada 144 pendamping desa yang diterjunkan di 40 desa awal untuk memastikan akurasi data dan efektivitas program,” jelasnya.
Berbeda dengan bantuan sosial bersifat sekali putus, Desa Berdaya Transformatif menitikberatkan pada penguatan aspek produksi. Masyarakat miskin ekstrem dibina untuk memiliki unit usaha mandiri sesuai potensi yang dimiliki dengan pendampingan intensif selama 1,5 hingga 2 tahun.
“Tujuannya agar mereka bisa berproduksi. Apapun usaha yang mereka kuasai akan dibina oleh pendamping desa sampai mereka benar-benar mandiri (keluar dari kemiskinan ekstrem,red),” imbuhnya.
Berdasarkan data BPS, sebaran wilayah dengan potensi kemiskinan ekstrem terdapat di hampir seluruh kabupaten/kota, dengan jumlah terbesar di Lombok Timur dan persentase tertinggi di Lombok Utara. Terkait dampak program terhadap penurunan angka kemiskinan secara makro, Wahyudin menyatakan hasil perhitungan telah dilakukan dan akan diumumkan secara resmi.
“Sudah kami hitung (penurunannya), cuma belum rilis. Insya Allah, data resminya akan kami buka pada 5 Februari 2026 mendatang,” pungkasnya.
