Mataram (Inside Lombok) – Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tengah mengupayakan sejumlah alternatif untuk menyelamatkan nasib 18 atlet peraih medali Pekan Olahraga Nasional (PON) yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai pegawai honorer Pemerintah Provinsi NTB.
Kepala Dinas Dikpora NTB, Surya Bahari, mengatakan pihaknya telah meminta data lengkap terkait prestasi para atlet tersebut. Langkah ini dilakukan sebagai dasar untuk mencari solusi yang memungkinkan tanpa melanggar ketentuan perundang-undangan. “Kami sedang mempelajari berbagai opsi, tidak hanya soal pegawai negeri. Yang penting, solusi itu memungkinkan dan tidak bertentangan dengan aturan,” ujar Surya (21/1).
Menurut Surya, Dikpora akan berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB guna membahas peluang yang dapat ditempuh. Ia menegaskan, mekanisme pengangkatan aparatur sipil negara (ASN) telah diatur secara ketat oleh regulasi pusat, sehingga daerah tidak bisa mengambil kebijakan di luar koridor tersebut.
Ia mengakui telah menanyakan kemungkinan adanya jalur khusus bagi atlet berprestasi untuk menjadi ASN. Namun, hingga kini belum ada kebijakan nasional yang mengatur hal tersebut. “Dari kementerian disampaikan belum ada jalur khusus. Kalau nanti ada aturan dari pusat, tentu daerah akan menyesuaikan. Jangan sampai kebijakan daerah bertabrakan dengan regulasi nasional,” katanya.
Surya menyebut belum bisa memastikan apakah 18 atlet peraih medali PON tersebut dapat kembali bekerja sebagai pegawai di lingkungan Pemprov NTB. Meski demikian, pihaknya juga membuka peluang alternatif, termasuk kemungkinan penempatan di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemprov NTB.
“Bagaimanapun, prestasi mereka harus tetap dihargai. Apresiasi dalam bentuk bonus memang sudah diberikan, tetapi kami tetap berupaya mencari celah lain agar mereka tetap mendapat ruang pengabdian,” tutup Surya. (gil)
