Mataram (Inside Lombok) – Banjir yang terjadi di Kota Mataram menimbulkan banyak kerusakan. Tidak saja tempat tinggal warga melainkan juga jembatan penghubung antar lingkungan.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram, Lale Widiahning mengatakan pihaknya sudah melakukan asesmen fasilitas yang rusak akibat banjir. Hasilnya, sebanyak tiga jembatan kewenangan Pemkot Mataram membutuhkan perbaikan. “Ada tiga jembatan yang kita memang sudah pendetailan untuk perbaikannya,” katanya.
Jembatan yang rusak yaitu di Karang Kemong, Kebon Duren dan juga Tegal. Kondisi tiga jembatan ini berbeda-beda, dimana satu unit di Karang Kemong putus sama sekali dan dua lainnya masih berdiri hanya saja rawan untuk dilewati. “Kalau jembatan walaupun masih berdiri ketika dia pondasinya tergerus mau tidak mau kita harus bongkar dan pasang yang baru,” katanya.
Ia mengatakan, kebutuhan perbaikan tiga jembatan ini yaitu sekitar Rp1,4 miliar. Untuk sementara, tiga jembatan ini masih ditutup antisipasi adanya masyarakat yang melewatinya. “Masih ditutup. Kita sarankan untuk jalur yang lain dulu,” katanya.
Menurut Lale sapaan akrabnya, kerusakan tiga jembatan tersebut dipicu debit air tinggi. Selain itu, banyaknya lumpur serta sampah baik itu sampah karena rumah roboh, pohon tumbang, dan lainnya yang menghantam dan tersangkut di jembatan. “Apalagi kemarin itu, yang banyak tumbang juga pohon bambu beserta akar-akarnya,” katanya.
Sementara jembatan yang ada di perumahan BTN Mahkota Sweta juga terputus. Hanya saja, perbaikan jembatan tersebut diserahkan ke pengembang perumahan karena masih menjadi tanggung jawabnya. Hal ini lantaran fasilitas umum dan fasilitas sosial di perumahan tersebut belum diserahkan ke pemda Kota Mataram.
“Jadi kami tidak bisa melakukan penanganan dengan menggunakan dana pemerintah. Karena itu, pemerintah mendorong supaya pengembang melakukan perbaikan secara mandiri,” katanya.
Lale menambahkan, kerusakan di kawasan perumahan ini menjadi Pelajaran bagi semua pengembang. Karena setelah fasilitas umum dan sosial selesai, diminta untuk segera diserahkan ke Pemerintah Kota Mataram. Dengan begitu, pemeliharaan menjadi tanggung jawab pemerintah kota.
“Ini menjadi satu Pelajaran bagi perumahan. Kita meminta baru menyerahkan. Kita himbau untuk perumahan ini untuk FSU nya segera diserahkan agar masyarakat atau yang bermukim di sana itu tidak komplain kepada pemerintah tapi memang benar-benar menjadi tanggungan mereka,” pungkasnya. (azm)
