Mataram (Inside Lombok) – UNDP bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong perlindungan ekosistem laut dan ketahanan ekonomi masyarakat pesisir melalui program Pilot Asuransi Terumbu Karang di kawasan Gili Matra, Lombok Utara. Program ini bertujuan memperkuat resiliensi terhadap risiko perubahan iklim, khususnya pemutihan terumbu karang.
Gili Matra, yang mencakup Gili Meno, Gili Air, dan Gili Trawangan, dipilih sebagai lokasi percontohan karena memiliki nilai strategis tinggi secara ekologis dan ekonomi. Kawasan ini juga telah ditetapkan sebagai Particularly Sensitive Sea Area (PSSA) oleh International Maritime Organization (IMO).
Global Lead SwissRe, Cherie Gray, mengatakan program UNDP Insurance and Risk Finance Facility (IRFF) bekerja sama dengan Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Wilayah Kerja Gili Matra. Kegiatan dimulai dengan konsultasi bersama masyarakat mengenai inisiatif pilot asuransi terumbu karang di kawasan tersebut.
“Ini melibatkan dialog bersama komunitas masyarakat pesisir, pelaku usaha wisata bahari, serta perwakilan pemerintah daerah,” katanya, Rabu (8/10) siang.
Menurut Cherie, inisiatif ini menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan ekosistem laut dan ekonomi masyarakat pesisir terhadap ancaman pemutihan terumbu karang. Produk asuransi parametik yang dikembangkan SwissRe menggunakan indikator suhu permukaan laut sebagai pemicu pencairan klaim ketika terjadi kenaikan suhu yang berdampak pada terumbu karang.
“Inovasi ini menjadi salah satu bentuk nyata bagaimana produk asuransi melengkapi pendekatan risk management serta resiliensi dari dukungan finansial saat terjadi dampak dari perubahan iklim,” ujarnya.
Komunitas dan pelaku usaha bahari di Gili Matra menyatakan pentingnya perlindungan terhadap kawasan terumbu karang. Salah seorang penggiat komunitas, Sanu, menyebut terumbu karang sebagai “emas bagi masyarakat Gili Matra” yang harus dijaga bersama. “Masyarakat Gili Matra akan terus bergotong royong, bekerja sama untuk melindungi terumbu karang kami,” katanya.
Direktur Konservasi Ekosistem KKP, Firdaus Agung, menegaskan bahwa ancaman terhadap terumbu karang tidak hanya berasal dari perubahan iklim, tetapi juga dari aktivitas manusia seperti sampah dan polusi. Ia menyebut inisiatif ini sebagai langkah menuju mekanisme pembiayaan risiko yang berkelanjutan bagi perlindungan keanekaragaman hayati laut.
“Sebagian besar dari kita masih menganggap terumbu karang sekadar sumber daya alam, padahal sejatinya ia adalah aset ekonomi dan ekologi yang perlu dilindungi,” ujarnya.
