Mataram (Inside Lombok) – Ketua DPD Organisasi Angkutan Darat (Organda) NTB, Junaidi Kasum, menegaskan bahwa video viral yang menyebut adanya praktik pungutan liar (pungli) di Pelabuhan Gili Mas tidak benar. Pernyataan itu disampaikan setelah Organda NTB melakukan pengecekan lapangan dan berkoordinasi dengan koperasi transportasi setempat, Senin (5/1).
Junaidi mengatakan pihaknya telah mengumpulkan keterangan dari para sopir yang bernaung di bawah koperasi di kawasan Gili Mas. Ia menilai istilah pungli dalam video tersebut dibuat-buat dan tidak sesuai dengan fakta di lapangan.
“Apa yang terjadi di Gili Mas tentang video pungli itu tidak benar. Itu dibuat-buat. Definisi pungli itu kan ada organisasi dan dilakukan secara paksa. Kalau ada pemberian sukarela satu-dua ribu seperti uang parkir, itu tidak bisa dikatakan pungli,” ujarnya.
Ia menyayangkan isu tersebut muncul di tengah upaya mendorong sektor pariwisata NTB. Saat video beredar, Pelabuhan Gili Mas tengah menerima kedatangan kapal pesiar asing dengan lebih dari 4.000 wisatawan yang dinilai memberi dampak ekonomi bagi transportasi dan UMKM lokal.
Menurut Junaidi, penertiban yang dilakukan koordinator koperasi di Gili Mas bertujuan menjaga kenyamanan wisatawan, bukan untuk pemerasan. “Di kawasan Gili Mas itu terdapat tujuh koperasi dengan total anggota mencapai lebih dari 300 orang yang selama ini sudah beroperasi secara profesional sejak di Pelabuhan Lembar,” terangnya.
Penertiban dilakukan karena banyak sopir di luar koperasi masuk dengan membawa kertas nama penumpang tanpa pesanan pasti dan hanya mencari penumpang di lokasi. “Teman-teman di Gili Mas ingin semuanya terukur. Kami menghindari adanya aksi berebut tamu yang membuat wisatawan merasa terganggu. Harapannya agar tertib, tidak ada saling tarik tamu seperti di tempat lain,” jelasnya.
Ia juga menyoroti standar pelayanan, termasuk kemampuan berbahasa asing. “Banyak kejadian, tamu dibawa tapi sopir tidak bisa bahasa Inggris. Akhirnya tamu komplain karena lokasi yang dituju tidak sesuai. Ini yang dijaga oleh teman-teman koperasi di sana agar kualitas layanan tetap terjaga,” ungkapnya.
Sebagai langkah lanjutan, Organda NTB mengajak seluruh pelaku transportasi bergabung di bawah naungan Organda untuk memperkuat koordinasi dan menjaga kondusifitas pariwisata. “Jika memang ada oknum yang sengaja merusak pariwisata dengan menyebar video tanpa dasar hukum, saya sarankan diproses secara hukum. Jangan sampai polemik ini dibesar-besarkan tanpa dasar yang jelas,” pungkasnya.
