Mataram (Inside Lombok) – Sebuah film bertajuk Dirty Vote dirilis rumah produksi Watchdog tiga hari menjelang pencoblosan pemilihan umum presiden (pilpres) 2024. Sampai dengan Senin (12/2) sore pukul 16.23, film yang mengungkap berbagai kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan pemegang instrumen kekuasaan di Indonesia untuk memenangkan salah satu pasangan calon (paslon) itu telah ditonton lebih dari 4,7 juta pemirsa.
Lewat film tersebut, Watchdog mengungkap bagaimana Presiden Joko Widodo (Jokowi) diduga mengerahkan berbagai elemen dan lembaga negara untuk membantu kemenangan salah satu paslon dalam pilpres kali ini. Tiga ahli hukum tata negara pun ditampilkan dalam film dokumenter tersebut, antara lain Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari, guna menjabarkan rentetan dugaan kecurangan itu.
Dikutip dari kanal YouTube resmi Dirty Vote, dijelaskan bahwa film tersebut ingin mengungkap bagaimana berbagai instrumen kekuasaan telah digunakan untuk tujuan memenangkan pemilu dan merusak tatanan demokrasi. Penggunaan infrastruktur kekuasaan yang kuat, tanpa malu-malu dipertontonkan secara telanjang demi mempertahankan status quo. Bentuk-bentuk kecurangannya diurai dengan analisa hukum tata negara.
Sutradara film dokumenter Dirty Vote, Dandhy Dwi Laksono lewat keterangan resminya pun menyampaikan harapannya agar film itu bisa menjadi bahan edukasi masyarakat jelang pemungutan suara pada 14 Februari mendatang. “Diharapkan tiga hari yang krusial menuju hari pemilihan, film ini akan mengedukasi publik serta banyak ruang dan forum diskusi yang digelar,” ujarnya.
Sebagai informasi, film Dirty Vote dibuat lewat kolaborasi lintas lembaga sipil. Menurut Ketua Umum Masyarakat Jurnalis Lingkungan Indonesia (SIEJ) sekaligus produser, Joni Aswira, dokumenter itu turut memfilmkan hasil riset kecurangan pemilu yang selama ini dikerjakan koalisi masyarakat sipil.
Biaya produksi film Dirty Vote pun dikumpulkan melalui pengumpulan dana (crowd funding), sumbangan individu, dan lembaga. “Biayanya patungan. Selain itu, Dirty Vote juga digarap dalam waktu yang pendek sekali, sekitar dua minggu, mulai dari proses riset, produksi, penyuntingan, hingga rilis. Bahkan lebih singkat dari penggarapan End Game KPK (2021),” kata Joni.
Sejumlah lembaga yang berkolaborasi dalam film itu adalah Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Bangsa Mahardika, Ekspedisi Indonesia Baru, Ekuatorial, Fraksi Rakyat Indonesia, Greenpeace Indonesia, Indonesia Corruption Watch, Jatam, Jeda Untuk Iklim, KBR, LBH Pers, Lokataru, Perludem, Salam 4 Jari, Satya Bumi, Themis Indonesia, Walhi, Yayasan Dewi Keadilan, Yayasan Kurawal, YLBHI, dan WatchDoc. (r)
