Lombok Barat (Inside Lombok) – Belakangan marak situs pemerintah yang mengalami peretasan, antara lain dengan diubah menjadi laman judi online. Karena itu, Komisi I DPR RI menilai sudah saatnya pengamanan dan pertahanan siber di Indonesia menjadi atensi dan prioritas pemerintah. Terlebih potensi cyber war (perang siber) sudah tak lagi bisa dihindari.
“Jadi pengamanan siber ini harus jadi prioritas, karena ini juga bagian dari sebuah ‘peperangan’ juga, atau cyber war,” ujar anggota Komisi I DPR RI, Fadli Zon saat ditemui di Mataram, Kamis (24/08/2023) malam.
Pihaknya menilai, pemerintah sudah seharusnya memperkuat pertahanan untuk mengantisipasi aksi peretasan yang semakin marak terjadi. Terlebih, kata dia, di Indonesia ada banyak badan dan lembaga negara yang bertugas untuk menangani masalah siber, termasuk menjaga keamanan dan pertahanannya.
“Kita berharap pemerintah untuk memperkuat lagi pertahanan siber kita, cyber defence kita ini. Supaya situs-situ pemerintah, situs negara, terutama situs-situs yang harusnya mempunya high security, harusnya keamanannya ditingkatkan double, triple dan sebagainya,” sarannya.
Fadli mengatakan, melihat dunia siber bagaikan dua sisi mata uang. Selain perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat saat ini, dan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. Namun di satu sisi, justru akan semakin besar juga potensi bagi oknum peretas untuk melakukan kejahatan siber.
Oleh sebab itu, dia mengingatkan celah untuk melakukan kejahatan siber ini harus mampu diantisipasi oleh pemerintah. Termasuk juga soal judi online yang sudah jelas tidak sesuai dengan hukum di Indonesia.
“Kita perlu melakukan suatu containment supaya tujuan buruk ini lah yang harus kita tekan. Termasuk di dalamnya kejahatan siber, ada peretasan-peretasan, hacking. Ada juga digunakan untuk tujuan-tujuan yang secara hukum kita itu tidak gelap seperti judi online,” tandas Waketum Partai Gerindra ini. (yud)
