Mataram (Inside Lombok) – Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan Presiden Prabowo Subianto menjadi kekhawatiran bagi industri perhotelan, termasuk di NTB. Pasalnya kegiatan Meetings, Incentives, Conventions, and Exhibitions (MICE) akan dibatasi. Kendati demikian, kondisi tersebut justru tak berdampak pada hotel melati, karena mereka juga tak pernah kebagian kegiatan MICE.
Menurut salah satu pengusaha hotel Melati di Mataram, Gede Gunanta, jika melihat dari segi pelaku usaha atau hotel yang melaksanakan kegiatan MICE tentu akan terdampak dengan kebijakan efisiensi anggaran tersebut. Sedangkan untuk hotel melati justru tidak terdampak sama sekali, karena dari kegiatan MICE yang diuntungkan hanya beberapa hotel tertentu saja dan tidak merata kepada seluruhnya.
“Coba lihat di NTB dari sekian ribu hotel dan restoran yang diuntungkan paling 5 sampai 8 hotel saja kan. Dan serapannya tidak banyak dibandingkan dengan uang yang keluar. Belum lagi “kick back” itu, pada saat pesertanya begitu banyak melimpah barulah hotel (melati) dapat (kebagian,red). Artinya kita hanya jadi ban serep saja,” ujarnya, Rabu (9/4).
Diakui untuk hotel melati sendiri tidak memikirkan tentang kegiatan MICE, namun tidak dipungkiri juga apabila ada yang ingin melaksanakan kegiatan MICE dengan skala kecil di hotel melati, mereka siap-siap saja menyediakan tempat. “Bukan tidak ada mice, tapi kami tau diri bahwa fasilitas tidak ada. Maaf saja, seringkali pejabat kita menyenangkan usaha kecil menengah, UMKM. Kalau memang begitu, mestinya dinas-dinas ini dia harus buat klaster,” ungkapnya.
Lebih lanjut, jika kegiatan MICE dilakukan untuk kepentingan menghadirkan sekian banyak orang, maka mereka bisa laksanakan di hotel besar. Sedangkan, jika jumlahnya sedikit kurang lebih 50 orang, maka bisa menggunakan hotel melati yang memiliki ruangan dengan kapasitas jumlah orangnya sebanyak itu.
“Kalau tidak bisa dihimbau juga, supaya hotel hotel kecil yang punya kapasitas 50 orang atau dibawah itu menyediakan (layanan kegiatan MICE). Itu baru sejalan dengan apa yang diucapkan dengan fakta dilapangan. Selama ini kan semua jalan di hotel besar, giliran perlu baru ke hotel melati,” bebernya
Sementara itu, meskipun kegiatan MICE dibatasi, pihaknya berharap bagaimana uang yang beredar di masyarakat semakin banyak. Kemudian pemerintah provinsi NTB juga mampu memanfaatkan posisi strategis yang dimiliki, terutama Lombok. Terlebih pulau Lombok sangat dengan Bali dan hal tersebut sangat diuntungkan. Mengingat banyaknya tamu di Bali, sehingga tidak menutup kemungkinan bisa menggaet para tamu disana untuk berkunjung ke Lombok.
“Jadi bagaimana kue di Bali yang begitu besar bisa digeser ke Lombok, antara lain dengan cara transportasi udara dan laut. Jangan berfokus di udara saja, karena itu hanya 20-30 persen. Tapi yang menyeberang lewat laut lah yang lebih banyak,” kata Pengurus Insan Pariwisata Indonesia ini.
Kemudian, bagaimana pelabuhan Padangbai Bali dengan Lembar ini konektifitasnya bisa lebih nyaman lagi. Selanjutnya, ketersedian kapal untuk mengangkut tamu bisa lebih baik lagi, terutama dari segi waktu. Biasanya kapal menempuh jarak dengan waktu 4 jam, belum ditambah dengan kondisi antrean kendaraan dan penumpang yang masuk kapal lebih tertata lagi.
“Biasanya kapal kapal menempuh waktu 4 jam, bahkan dulu bisa sampai 7 jam. Sekarang bagaimana jarak tempuhnya bisa jadi 3 jam, bagaimana pelabuhan di Lombok supaya jangan mengantre. Sebaliknya di Bali juga. Harapan saya dalam hal ini gubernur terpilih bisa action disini, kedua ABK itu juga diberikan bekal dan pengetahuan yang cukup tentang hospitaliti,” pungkasnya. (dpi)
