Mataram (Inside Lombok) – Kasus perundungan atau bullying belakangan ini ramai diperbincangkan dan menjadi sorotan. Di mana aksi perundungan dilaporkan banyak terjadi di lingkungan pendidikan, bahkan ada korban sampai meninggal dunia. Tindakan tersebut sangat merugikan tumbuh kembang peserta didik sebagai aset bangsa dan calon generasi penerus bangsa.
Anggota Komisi V DPRD NTB, Bohari Musli menilai perbuatan yang dilakukan oleh satu orang atau sekelompok orang tidak berhubungan dengan proses pendidikan menjadi tanggung jawab bersama untuk dituntaskan. Di mana seluruh elemen masyarakat mengambil bagian dalam menyikapi kasus perundungan. Karena persoalan ini mendera anak bangsa tidak hanya menjadi ranah para pendidik semata tapi juga orang tua, masyarakat dan seluruh unsur yang ada.
“Semua mengambil peran, mulai dari masyarakat, orang tua, guru, lingkungan sekolah. Tapi yang lebih utama orang tua, agar bisa memberikan arahan kepada putra putrinya dari rumah, baru bekerjasama dengan guru di sekolah,” ungkap Bohari Muslim, Selasa (27/2).
Pemerintah provinsi NTB melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayan serta OPD terkait melakukan tindakan tepat dan cepat dalam menyikapi perundungan atau bullying. Jika tindakan perundungan terus terjadi maka masa depan anak didik akan terdampak.
“Ini harus dihentikan. Kasih efek jera tapi ini bersentuhan dengan perlindungan anak-anak,” katanya. Namun caranya bagaimana, maka ini menjadi tugas bersama bukan sekolah saja termasuk kepala dinas, orang tua, masyarakat dan sebagainya. Kemudian, pendidikan moral maupun akhlak, wajib dikuatkan sebab sehebat dan sepintar apapun anak didik di sekolah jika akhlaknya buruk maka akan berdampak terhadap perilaku.
“Perundungan ini jika terus terjadi maka anak-anak sebagai generasi penerus bangsa akan rusak. Saya cukup prihatin dengan tindakan perundungan ini. Untuk itulah mari bersama-sama kita carikan solusi dan formulasi yang terbaik agar perbuatan ini tidak lagi terjadi,” jelasnya.
Sementara, untuk para pelaku dan korban perundungan lanjutnya, adalah aset bangsa yang harus diselamatkan. Kedua belah pihak harus diperlakukan dengan baik agar masa depannya tidak rusak. Para pemangku kebijakan termasuk Kepala Dinas Pendidikan adalah orang-orang pilihan sehingga pihaknya berharap agar bisa mencarikan jalan yang terbaik dalam menekan kasus perundungan yang sangat merusak anak bangsa.
“Perundungan ini dampaknya sangat luar biasa bagi tumbuh kembang anak. Dan ini terus-terus terjadi sehingga perlunya duduk bersama dalam mencarikan formulasi dalam mengurai kasus tersebut,” demikian. (dpi)
