Mataram (Inside Lombok) – Provinsi NTB masih mengalami krisis numerasi dasar. Hal ini menjadi persoalan karena numerasi merupakan kemampuan dasar siswa untuk menerapkan konsep bilangan dan keterampilan berhitung dalam kehidupan sehari-hari.
Persoalan tersebut bahkan bukan hanya terjadi di wilayah provinsi NTB namun juga Indonesia secara umum. Berdasarkan hasil studi terhadap negara partisipan Programme for International Student Assessment (PISA), kemampuan matematika Indonesia berada di peringkat ke 73 dari 79 negara partisipan.
“Numerasi kita ini memang sangat lemah sejak lama. Bahkan kami sudah tes di salah satu acara yang hadir pejabat, pegawai, kami tes pakai soal matematika anak kelas IV SD itu tidak ada yang bisa menjawab,” ujar Tim Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, Dr. Wariadi saat menghadiri acara seminar nasional bertajuk “Menjawab Tantangan Krisis Numerasi Dasar melalui Implementasi Kurikulum Merdeka” yang digelar di gedung FKIP Universitas Mataram (UNRAM), Selasa (29/8/2023).
Menurutnya, kondisi numerasi saat ini sangat mengkhawatirkan. Padahal, numerasi menjadi salah satu kunci peningkatan kualitas sumber daya manusia ke depan. Terkait hal ini, dia mengapresiasi upaya sejumlah pemerintah daerah di NTB seperti pemerintah daerah Lombok Tengah yang sudah fokus untuk meningkatkan literasi dan numerasi siswa. Salah satunya melalui program Semua Anak Cerdas (Cakap Literasi dan Numerasi Dasar) dan Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) yang didukung oleh Inovasi untuk Anak Indonesia (INOVASI) NTB.
“Yang dilakukan pemerintah Lombok Tengah yang fokus pada peningkatan literasi dan numerasi sudah tepat. Kalau status literasi dan numerasi meningkat ke zona hijau dari zona kuning, maka ini akan jadi jalan untuk memperbaiki kualitas SDM di daerah,” imbuhnya.
Dikatakan, Pusdiklat mendukung IKM karena merupakan pembelajaran yang fokus pada kemampuan siswa. IKM diyakini bisa menjawab tantangan krisis numerasi dasar yang terjadi karena Kurikulum Merdeka lebih memfokuskan pada materi yang esensial dan pengembangan karakter profil Pelajar Pancasila. Kurikulum ini memberi guru keleluasaan untuk memilih perangkat mengajarnya sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik.
Sementara itu, Pengawas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Tengah, H. Muhammad Zaini yang hadir pada saat itu menambahkan, krisis numerasi dasar ini menjadi momok yang harus dihadapi. Berdasarkan raport pendidikan tahun 2023, dari sembilan sekolah yang menjadi binaannya, sebanyak 11 persen berada pada level yang perlu intervensi khusus untuk meningkatkan numerasi dasarnya. Kemudian level mendasar sebesar 35,88 persen, level cakap 52, 33 persen dan hanya 0,66 yang berada pada level mahir.
“Ini adalah tantangan yang harus dibenahi agar siswa yang perlu intervensi khusus ini bisa didorong ke level mahir,” katanya. Dia menjelaskan, berbagai persoalan yang menyebabkan rendahnya numerasi dasar ini adalah karakteristik siswa, pola dan kemampuan yang beragam.
Kemudian konsistensi guru di dalam melakukan asesmen di setiap fase. Karena kesuksesan IKM ini juga tergantung dari assessment yang dilakukan. Assessment akan menjadi acuan pembelajaran yang akan diberikan kepada siswa.
“Tapi sejauh ini, guru belum konsisten melakukan asesmen. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi yang juga ada dalam IKM ini belum maksimal diterapkan karena beda persepsi guru dalam penerapannya sehingga guru juga butuh pelatihan dan pendampingan,” ujarnya.
Provincial manager INOVASI NTB Sri Widuri mengatakan, butuh kerja cerdas untuk menjawab persoalan krisis numerasi dasar ini. Di mana, kerja cerdas ini membutuhkan data terkait kondisi nyata kemampuan numerasi siswa. Data yang didapatkan dari hasil asesmen ini akan menjadi acuan dalam melakukan intervensi. Sehingga tepat sasaran. Kemudian kolaborasi dan partisipasi dengan semua pihak terkait juga penting yang disertai dengan kurikulum yang tepat.
“Dan Kurikulum Merdeka memberikan banyak peluang untuk lebih berpusat kepada siswa sehingga bisa menjawab kebutuhan siswa dalam upaya peningkatan numerasi,” imbuh Sri.
Pada kesempatan yang sama, dekan FKIP Unram, Lalu Zulkifli menyampaikan, untuk mengatasi krisis numerasi dasar ini, pihaknya akan meningkatkan kualitas calon guru sesuai dengan prinsip dasar IKM yakni guru menyesuaikan pembelajaran dengan tingkat kemampuan muridnya.
Sementara bagi lulusan yang saat ini sudah berstatus sebagai guru, akan diserahkan kepada pengawas di dinas pendidikan untuk melakukan pengawasan. “Kami akan merancang calon guru yang berkualitas yang bisa merancang pembelajaran yang berorientasi pada kemampuan siswa. Karena kalau calon guru tidak disiapkan maka akan sulit mendidik anak-anak ketika nanti sudah menjadi guru,” tandasnya. (azm)
