Mataram (Inside Lombok) – Sejak akhir tahun 2023 lalu, SMK Negeri 3 Mataram sudah menerima konversi kendaraan. Di mana, kendaraan yang menggunakan BBM bisa dikonversi menjadi kendaraan listrik.
Tim konversi SMKN 3 Mataram, Hadi Kurniawan mengatakan hingga 2024 ini sebanyak 34 unit kendaraan roda dua yang dikonversi ke listrik. Konversi kendaraan listrik ini merupakan kerjasama dengan PLN dan Kementerian ESDM. “Alhamdulillah di SMK 3 itu sudah ada bengkel resmi dari Kementerian Perhubungan. Kita bantu juga SMK 1 Jonggat untuk memiliki bengkel resmi,” katanya, Selasa (4/6) pagi.
Konversi kendaraan ini diakuinya masih rendah sehingga butuh edukasi yang maksimal ke tengah masyarakat. Karena masih minimnya konversi ini disebabkan mahalnya harga konversi. “Masih dibilang investasi masih mahal karena di baterai itu sendiri komponen yang mahal. Karena 40-50 persen itu harga di baterai,” katanya.
Untuk memasifkan konversi tersebut, pemerintah pusat memberikan subsidi sebesar Rp10 juta kepada masyarakat. Pemberian subsidi ini sedang disosialisasikan untuk menarik minat masyarakat. “Kalau di Jakarta harganya Rp17 juta, dan kalau di sini (NTB, Red) sebesar Rp20 juta. Itu harga komponen dan biaya pemasangan. Kalau disubsidi itu menjadi Rp10 juta di sini,” katanya.
Jika masyarakat konversi kendaraan, manfaat yang bisa didapatkan yaitu lebih hemat. Misalnya, jika jarak tempuh 40 km dengan BBM bisa menghabiskan sebanyak 1 liter atau sekitar Rp12 ribu Sedangkan menggunakan listrik hanya menghabiskan 1,5 KW atau sama dengan Rp2 ribu atau maksima Rp2.5 ribu.
“Jadi bisa menghemat 80 persen dari segi penggunaan BBM. Dari segi yang lain, kendaraan listrik tidak menimbulkan polusi. Kalau pemeliharaan komponen tidak seribet kendaraan BBM,” ujarnya. Konversi ke kendaraan listrik ini merupakan bentuk kecil dari investasi. Meski diawal mengeluarkan biaya yang cukup besar tapi kedepannya sudah sangat hemat.
“Ke depannya murah itu. Sama halnya kita beli BBM murah diawal tapi operasionalnya tetap. Kita beli bensin, polusi meningkat dan ini lah kemudian yang kita berikan pandangan kepada masyarakat,” katanya. Sosialisasi ini katanya harus melibatkan semua pihak tidak hanya pemerintah melainkan juga pihak swasta. “Butuh waktu dan kerja keras baik itu dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN,” tutupnya. (azm)
