Lombok Timur (Inside Lombok) – Berita hoaks rentan merusak kondusifitas di tengah masyarakat, terutama menjelang tahun politik seperti saat ini. Untuk itu, pengawasan terhadap penyebaran berita hoaks menjelang ataupun selama pemilihan umum (pemilu) 2024 mendatang menjadi atensi pihak terkait. Salah satunya Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu).
Ketua Bawaslu Lombok Timur, Retno Senopati mengatakan berita hoaks pada momen pemilu begitu marak tersebar, sehingga hal tersebut menjadi salah satu pengawasan yang dilakukan pihaknya. Pasalnya, penyebaran berita hoaks berpotensi merusak kondusifitas. “Berita hoaks perlu kita awasi karena berdampak pada kecerdasan pemilih serta ketertiban dan keamanan,” ucapnya pada awak media, Selasa (30/05/2023).
Adapun Bawaslu rutin menggelar sosialisasi dan literasi agar masyarakat tidak membuat berita hoaks maupun terjerumus ke dalamnya, sehingga melalui sosialisasi diberikan pemahaman terkait jenis berita hoaks dan tidak. “Dalam mengantisipasi hoaks, kita bekerja sama dengan masyarakat, media, admin grup, akun Facebook, dan pegiat media sosial lainnya,” terangnya.
Kerja sama tersebut dalam bentuk sinergitas bersama dalam menunjang pemilu 2024 yang aman dan kondusif dengan melaporkan kepada Bawaslu jika ada berita hoaks yang bertebaran di media sosial. “Melalui itu kita bisa melihat kepedulian masyarakat dalam narasi pemilu yang baik,” katanya.
Dalam penanganan pelanggaran berita hoaks, Bawaslu dapat langsung merekomendasikan temuan tersebut ke aparat penegak hukum sebagai bentuk pelanggaran UU ITE. Namun jika berita hoaks tersebut pada masa kampanye, maka itu masuk dalam UU Tindak Pidana Pemilu.
“Jika pegiat media sosial melakukan pelanggaran seperti hate speech (ujaran kebencian), berita hoaks, atau black campaign (kampanye hitam) maka akunnya kita rekomendasikan untuk di-take down,” pungkasnya. (den)
