Mataram (Inside Lombok) – Masa kampanye pemilihan umum (pemilu) bagi calon legislatif (caleg), calon presiden dan calon wakil presiden tinggal beberapa minggu lagi. Mengingat waktu kampanye hanya 75 hari, terhitung sejak 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024, potensi adanya money politik atau politik uang untuk memenangkan partai dan kandidat jadi atensi.
Anggota Bawaslu NTB, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Umar Achmad Seth menerangkan baik partai maupun kandidat saat ini semakin menggiatkan aktivitas mereka berkunjung ke masyarakat. Kegiatan-kegiatan kampanye semakin intens dilakukan, maka pihaknya semakin depan mengidentifikasi segala bentuk kegiatan kampanye, salah satunya pertemuan tatap muka.
“Sementara kami mengidentifikasi pertemuan tatap muka itu dimungkinkan adanya money politik,” ujar Umar, Rabu (27/12). Untuk itu, Bawaslu NTB mengimbau pada pertemuan tatap muka ini bagi para kandidat untuk tetap ada Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP), meskipun pertemuan tatap mukanya dari rumah ke rumah.
Diakui, pertemuan tatap muka dari rumah ke rumah belakangan lebih banyak dilakukan baik oleh kandidat maupun partai, lantaran dinilai pengawasannya tidak terlalu ketat. “Pengawas kami di desa itu cuma satu orang, jangkauannya tidak mungkin bisa sampai kepada banyak aktivitas kampanye di lapangan. Orang bisa membagi barang, uang atau mungkin janji-janji untuk kemenangan partainya itu yang rawan dan pengawasannya itu harus orang, perorang,” jelasnya.
Apalagi pada masa akhir kampanye nanti, sekitar 2 atau 1 minggu berakhirnya kampanye disebutnya sangat berpotensi terjadi money politik tersebut. Pasalnya masa kampanye hanya 75 hari, dan sudah terpakai sekitar 29 hari.
“Masih 46 hari sisanya, dan kampanye itu hanya pada saat jangka waktu itu saja. Disitulah mereka bisa mempengaruhi pemilih, menyampaikan visi misi segala macam, ya orang bisa melakukan banyak cara,” tandasnya. (dpi)
