Lombok Tengah (Inside Lombok) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lombok Tengah (Loteng) bentuk tim penelusuran terkait dugaan tidak netral terhadap kepala desa di kabupaten tersebut. Pasalnya, ada kades dari salah satu desa dilaporkan ikut kampanye secara aktif.
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Loteng, Abdul Muis menerangkan laporan itu terkait beredarnya foto Kades Ungga, Suasto Hadiputro Armin yang terlihat ikut mengkampanyekan salah satu calon legislatif (caleg) DPRD Provinsi NTB dari Partai Golkar, yaitu Megawati Lestari.
Menanggapi hal itu, pihaknya telah membuat tim untuk melakukan penelusuran terhadap dugaan netralitas yang mungkin dilanggar Kades Ungga. “Kita atensi khusu menangani itu. Kita sudah melakukan penelusuran. Kita juga sudah mengirimkan surat kepada yang bersangkutan untuk dimintai keterangan,” ujarnya, Senin (6/11/2023).
Tim penelusuran itu nantinya akan bertugas untuk mencari informasi yang lengkap kebenaran foto Suasto saat ikut “kampanye” itu. “Tim akan melakukan penelusuran terkait foto tersebut untuk mendapatkan informasi yang lengkap terkait kegiatan tersebut, karena itu bukan temuan kami,” ujarnya.
Selain itu, Muis juga menjelaskan bahwa Bawaslu tidak bisa serta merta mengambil tindakan berdasarkan bukti foto saja. Seandainya petugas menemukan adanya indikasi dugaan pelanggaran netralitas, pihaknya akan bersurat kepada pihak yang berwenang untuk diberikan sanksi. “Kita akan bersurat ke instansi yang berwenang memberikan sanksi. Sampai di sana kewenangan kita terkait pelanggaran netralitas,” imbuhnya.
Terpisah, Suasto tegas membantah jika dirinya dianggap ikut mengkampanyekan salah satu caleg. Menurutnya, kegiatan yang diikutinya merupakan acara silaturahmi biasa yang digelar di Desa Ungga dengan salah satu caleg.
“Saya selaku Kades mengijinkan dan menerimanya sebagai tamu yg harus dihormati dan dihargai,” katanya. Selain itu, Suasto juga mengaku pihaknya sangat terbuka dengan siapapun yang akan bersilaturahmi di Desa Ungga, sehingga ia menegaskan bahwa keberadaannya saat itu murni dalam kapasitas sebagai tuan rumah. “Kan tidak mungkin saya tidak menghadiri kalau silaturahmi ke desa. Selagi mereka meminta izin ke kami masak saya tidak menyambut dia,” sambungnya.
Menurutnya, sebagai seorang yang memegang jabatan politik, ia mengaku berhak melakukan aktivitas politik selagi tidak bertentangan dengan aturan yang ada. “Kalaupun itu disebut tidak netral, saya sebagai Kades juga punya hak untuk dipilih dan memilih. Yang tidak boleh itu ikut jadi tim sukses (timses) yang langsung ada SK-nya,” sambungnya. (fhr)
