Mataram (Inside Lombok) – Jelang pemilu 2024 mendatang masyarakat diminta untuk cerdas dalam menggunakan hak pilihnya. Pasalnya, mendekati pesta demokrasi ini, kerap kali terjadi hal-hal tidak sepatutnya, tak terkecuali money politic atau politik uang. Hal ini yang harus dihindari oleh masyarakat maupun para calon legislatif.
Anggota Komisi I DPR RI, HA Helmy Faishal Zaini mengatakan masyarakat harus hadir ke bilik suara secara sadar dan cerdas menentukan kepala negara dan wakil rakyat. Hal itu adalah yang utama untuk dikedepankan. Selain itu ditegaskan bahwa politik uang ini harus dihindari dan tidak dilakukan pada pesta demokrasi.
“Politik uang adalah cara yang tidak dibenarkan sebab menodai marwah demokrasi. Saya sendiri dalam pengalaman politik saya tidak pernah melakukan itu, sehingga ini menjadi ajakan saya semua pihak, mari kita selenggarakan pemilu ini dengan jujur, adil, demokratis, transparan,” kata HA Helmy Faishal Zaini, Jumat (22/9).
Dijelaskan bahwa politik uang merupakan pelanggaran berat, yang mana dapat mencederai proses demokrasi. Untuk itu masyarakat diminta menjadi pemilih yang berdaulat dan rasional, karena pemilih yang nantinya akan menentukan nasib bangsa dan mempunyai otoritas tertinggi dalam proses demokrasi. Maka dari itu politik uang ini persoalan serius yang harus dicegah dan dilawan oleh semua pihak secara bersama.
“Masyarakat tidak mudah diiming-imingi oleh peserta pemilu dengan cara yang tidak lazim yang bertentangan dengan undang-undang. Apalagi berbagai ancaman kepemiluan yang dapat mencederai demokrasi harus diminimalisir,” imbuhnya.
Sementara itu, kurang dari 146 hari lagi Indonesia menyelenggarakan pemilu serentak untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi/kabupaten/kota.
Sebelumnya, Ketua Komisi I DPRD NTB, Syrajuddin meminta kepada semua elemen, utamanya penyelenggara pemilu untuk lebih profesional dalam melaksanakan tugas. Terlebih dalam menekan hal-hal yang mengarah kepada money politik atau politik uang. Dimana ada upaya-upaya strategis yang mesti dilakukan dan harus ada sanksi yang tegas untuk hal tersebut. Karena profesionalisme para penyelenggara pemilu sangat diperlukan dalam mewujudkan pemilu serentak 2024 berjalan dengan dinamis.
“Tidak dipungkiri semua pihak yang terlibat atau ambil bagian dalam kontestasi politik untuk mengambil peran dalam memerangi politik uang yang merusak demokrasi. Makanya kita sangat berharap kepada elemen penyelenggara pemilu,” ungkapnya. (dpi)
