Mataram (Inside Lombok) – Tim hukum pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Sitti Rohmi Djalilah – W Musyafirin (Rohmi – Firin) keberatan dengan sikap KPU Provinsi NTB. Pasalnya perlakuan yang diterima para pendukung paslon nomor 01 dari KPU NTB kurang demokratis.
“Bahwa ada sedikit insiden itu kami memandang bahwa ada perlakukan yang kurang adil,” kata Ketua Tim Hukum Rohmi-Firin, Herman Soeranggana. Ia mengatakan, perlakukan yang diterima disebut tidak adil antara pendukung 01 dengan pendukung pasangan calon yang lain.
Menurutnya, pendukung pasangan calon lain tidak mendapatkan teguran padahal ada yang sampai naik kursi. “Kami melihat langsung pendukung 02 dan 03 itu juga sama-sama kita bergairah dan ada yang naik bangku. Kami memandang perlakukan yang kurang adil dan humanis antara yang satu dengan yang lain,” katanya.
Kondisi ini menjadi evaluasi bersama agar tidak terjadi pada saat pemungutan suara nanti tanggal 27 November. “Kami mengharapkan penyelenggara itu adil bagi semua pihak,” harapnya.
Ia menegaskan sangat menghargai aturan yang dibuat oleh penyelenggara dalam hal ini KPU Provinsi NTB agar pelaksanaan debat bisa berjalan dengan tertib. Selain itu, tim dari pasangan calon 01 sudah berusaha dengan maksimal untuk mematuhi aturan-aturan tersebut. “Kalau mau berlaku secara adil seperti yang disampaikan, upaya penertiban bukan hanya untuk pendukung paslon 01 tetapi kepada semua,” katanya.
Kondisi yang terjadi lapangan, pasangan calon lain juga ada yang sampah naik kursi tapi tidak mendapatkan teguran. “Ini memang hal yang sepele. Tetapi ini kurang adil bagi peserta. Instrumen pengaman itu perangkat yang digunakan oleh penyelenggara,” katanya.
Para petugas pengamanan harusnya dibreafing terlebih dahulu sehingga tidak melakukan intimidasi kepada pendukung pasangan calon. “Ini forum yang demokratis dan bisa menyampaikan pendapatnya disitu. Disitu juga ada ruang menyampaikan yel-yel. Tapi kenapa ketika pendukung paslon 1 melakukan yel-yel itu melakukan upaya kekerasan,” ungkapnya.
Ia mengharapkan hal ini tidak terulang kembali dan bisa menjadi evaluasi oleh penyelenggara. “Agar pada tanggal 27 November diperlakukan secara adil bukan hanya para paslon tapi juga pendukung,” katanya.
Sebelumnya, Ketua KPU Provinsi NTB, M. Khuwailid mengatakan kericuhan yang terjadi karena ada miskomunikasi atau kesalahpahaman. Namun hal tersebut tidak berlangsung lama dan debat berjalan dengan normal kembali. “Sebetulnya tidak ada keributan dan tidak ada kericuhan cuma ada miskomunikasi saja,” katanya.
KPU Provinsi NTB mengharapkan agar pelaksanaan debat bisa berlangsung kondusif. Sehingga seluruh pesan yang disampaikan oleh masing-masing pasangan calon bisa didengarkan dan dipahami oleh masyarakat baik yang menonton melalui tayangan di televisi maupun datang secara langsung ke lokasi debat.
“Pesan dari seluruh calon itu bisa diterima secara sempurna oleh seluruh pemirsa dan pemilih. Jangan sampai teriakan itu menyebabkan pesan itu tidak sampai secara utuh,” tegasnya. (azm)
