Lombok Tengah (Inside Lombok)- Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) diminta untuk menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pilkada Lombok Tengah (Loteng) tahun 2020.
Permintaan itu disampaikan Bupati Loteng, H. Suhaili FT saat pelantikan pengurus cabang PGRI se kabupaten Loteng, Kamis (22/10/2020) di pendopo Bupati.
Dikatakan, jangan karena mantan Kepala Dinas Pendidikan, H. Sumum maju sebagai calon kepala daerah membuat guru dan kepala sekolah terpecah.
“Jaga sikap. Boleh berbeda pendapat dan pilihan. Tapi jangan gunakan kapasitas Anda, terjun langsung kepada kegiatan politik praktis dan jangan gunakan fasilitas negara yang melekat”,tegasnya.
Dia juga menyebut bahwa kepala sekolah saat ini sedang gundah gulana. Penyebannya karena ada mereka khawatir akan “tersingkir” dari posisinya saat ini kalau berganti kepala daerah.
“Kepala sekolah saat ini sedang gundah gulana. Lebih tekun dan rutin melihat arah angin. Girangn nie boyak dukun”,kelekarnya.
Menurut dia, yang paling utama ada dalam diri guru dan kepala sekolah adalah profesional.
Siapapun yang terpilih menjadi Bupati dan wakil Bupati nantinya diyakini akan selektif di dalam menentukan siapa yang akan menempati posisi jabatan tertentu.
“Jangan takut saudara sekalian. Jangan.
Kalau ada yang melandasi kerja hanya dengan posisi jabatan tunggu dalam waktu tertentu karunia Alloh itu akan hilang”tegasnya.
Senada dengan itu, Kepala Cabang PGRI Loteng, H. Amir mengatakan, PGRI adalah organisasi profesi yang tidak berapiliasi kepada partai politik manapun.
Karenanya, PGRI tidak boleh mendukung pasangan calon kepala daerah tertentu. Kalau kemudian ada guru yang melanggar, akan dikeluarkan dari PGRI.
“Kalau personal itu hak pribadi. Siapa yang di pilih ada dalam pribadi. Kalau ada yang terjun langsung akan dikeluarkan”,cetusnya.
